JAKARTA. Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengakui tidak mengkonsultasikan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) soal jabatan wakil kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Wanjakti memutuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dipilih sebagai Wakapolri.

Badrodin menjelaskan, konsultasi dengan Presiden sudah dilakukan sebelum Wanjakti menggelar sidang. Saat itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan Wakapolri ke Wanjakti.

"Saya sudah mendapatkan satu arahan bahwa silahkan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, Wanjaktinya. Artinya Pak Presiden tidak menunjukan orangnya, itu diserahkan sepenuhnya pada Wanjakti," kata Badrodin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

TelkomGroup Gaet 575 Perusahaan di BATIC 2025 untuk Perluas Bisnis Digital

Badrodin memastikan, proses yang berjalan di Wanjakti sudah sesuai prosedur seperti yang diinstruksikan Presiden. Proses di Wanjakti dimulai sejak Jumat (17/4), dan diputuskan pada Selasa (21/4).

"Wanjakti waktu itu ada delapan perwira tinggi, mereka walaupun misalnya didalam ada berbagai masukan-masukan, ada pro dan kontra, tetapi ujungnya semuanya sepakat memilih Pak Budi Gunawan," ucap Badrodin.

Pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dinilai cacat secara hukum. Secara prosedur, untuk pengangkatan dan pelantikan Wakapolri, seharusnya ada persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Pasal 57 Nomor 52 Tahun 2010. Pasal tersebut mengatur konsultasi kepada Presiden untuk pengangkatan semua pejabat eselon 1A dan 1B.

"Kalau Wakapolri itu kan eselon 1A," ujar Ade.

Pasal 57 ayat 1 Perpres tersebut berbunyi, "Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan perwira tinggi (pati) bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden." (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News