KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan restrukturisasi dan menempatkan seseorang di perusahaan BUMN dengan argumentasi kapabilitas, profesionalitas, mendukung bisnis di masa depan dinilai wajar.

Apalagi BUMN sebagai perusahaan negara memiliki target bisnis sekaligus juga diwajibkan bisa mencapai target dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah.

Kalau pun Erick menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, juga merupakan hal biasa karena dimaksudkan guna menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. 

"Political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif saya kira wajar saja. Beberapa contoh yang sukses model Robby Djohan atau Iganisius Jonan sudah memberikan bukti tersebut," ujar pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto dalam keterangannya, MInggu (28/6).

Baca Juga: Temuan Ombudsman: Remunerasi Kemenkeu tertinggi, tapi 42 pejabatnya rangkap jabatan

Sekadar catatan, Ignasius Jonan sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut PT KAI (Persero) pada tahun 2013.  Adapun almarhum Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.

Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini dinilai sudah sesuai dan objektif dalam arti merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, dalam seleksi pemilihan itu sudah melalui kompetisi.

"Seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk meng-handle isu governance yang kompleks di perusahaan plat merah," kata Toto. 

Editor: Yudho Winarto