JAKARTA. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan perijinan kepada publik. Inovasi dan perbaikan selalu dilakukan agar sistem Indonesia National Single Windows (INSW) atau pelayanan berbasis satu pintu bisa semakin baik. Setelah layanan secara elektronik (e-service) ini dilakukan pada layanan kepabeanan, pelabuhan dan perdagangan, kini pemerintah menambah pelayanan karantina dalam sistem INSW. Menteri Pertanian, Suswono menyatakan, pelayanan elektronik ini upaya untuk memperbaiki proses perizinan dan perkarantinaan. Menurutnya, dengan e-service dalam INSW ini, maka efisiensi pelayanan dan pengawasan dapat ditingkatkan. "Terintegrasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah dapat transparan dan akuntable pada setiap proses perijinan," ujar Suswono, Senin (18/11). Skema INSW untuk perizinan karantina, pada dasarnya ditujukan untuk kecepatan proses ekspor dan impor produk pertanian serta tetap menjadi instrumen pengawasan yang penting. Menurut Suswono, dengan masuknya karantina dalam INSW ini menjadikan produk pertanian Indonesia lebih berdaya saing, penerimaan negara juga akan lebih optimal, dan adanya kepastian berusaha di Indonesia. Sekadar informasi, dalam 2 tahun terakhir voluime ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun 2011 sebesar 30 juta ton dan pada tahun 2012 sebesar 31 juta ton atan meningkat 1,3 %. Sedangkan untuk impor produk pangan tercatat pada tahun 2011 sebesar 23 juta ton dan pada tahun 2012 sebesar 19 juta atau turun 12%. Siap Hadapi MEA 2015 Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menyatakan, bahwa Kementerian Perdagangan mendukung penuh upaya karantina masuk dalam INSW ini. Ia bilang, dengan langkah ini setidaknya ad dua hal yang bisa dicapai, yakni peningkatan pelayanan menjadi lebih baik dan tidak ada persinggungan atau interaksi antara peminta dan pemberi ijin yang sering menimbulkan moral hazard. "Memperbaiki INSW menjadi keharusan karena sistem ini bakal jadi unggulan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," ujarnya. Menurut Bayu, dengan hadirnya karantina dalam INSW ini, maka Indonesia lebih siap menghadapi setiap di MEA nantinya. Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengharapkan Kementerian dan Lembaga terus berinovasi melakukan penyederhanaan dan harmonisasi dalam setiap perijinan. Menurutnya portal atau website INSW akan menjadi satu-satunya referensi atau single reference. Kendati begitu, ia menyatakan INSW ke depan akan lebih diprioritaskan lagi dengan terus berinovasi seperti perluasan cakupan perijinan, penambahan fitur dalam portal, penguatan infrastruktur teknologi sehingga dapat diakses dengan mudah, dan yang terakhir adalah penguatan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang terintegrasi dalam satu website ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan keberhasilan INSW ini sangat tergantung pada kepercayaan para Menteri untuk mendelegasikan kewenangannya pada satu website ini. Menurut Hatta, perizinan di Indonesia sangat banyak dan pemerintah sedang berusaha untuk memangkas dan menyederhanakannya. “Persaingan antar negara dalam pelayanan arus barang ke depan akan semakin ketat, dan kecepatan menjadi tolok ukur utama yang harus diraih,” tegas Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Karantina masuk sistem layanan satu pintu
JAKARTA. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan perijinan kepada publik. Inovasi dan perbaikan selalu dilakukan agar sistem Indonesia National Single Windows (INSW) atau pelayanan berbasis satu pintu bisa semakin baik. Setelah layanan secara elektronik (e-service) ini dilakukan pada layanan kepabeanan, pelabuhan dan perdagangan, kini pemerintah menambah pelayanan karantina dalam sistem INSW. Menteri Pertanian, Suswono menyatakan, pelayanan elektronik ini upaya untuk memperbaiki proses perizinan dan perkarantinaan. Menurutnya, dengan e-service dalam INSW ini, maka efisiensi pelayanan dan pengawasan dapat ditingkatkan. "Terintegrasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah dapat transparan dan akuntable pada setiap proses perijinan," ujar Suswono, Senin (18/11). Skema INSW untuk perizinan karantina, pada dasarnya ditujukan untuk kecepatan proses ekspor dan impor produk pertanian serta tetap menjadi instrumen pengawasan yang penting. Menurut Suswono, dengan masuknya karantina dalam INSW ini menjadikan produk pertanian Indonesia lebih berdaya saing, penerimaan negara juga akan lebih optimal, dan adanya kepastian berusaha di Indonesia. Sekadar informasi, dalam 2 tahun terakhir voluime ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun 2011 sebesar 30 juta ton dan pada tahun 2012 sebesar 31 juta ton atan meningkat 1,3 %. Sedangkan untuk impor produk pangan tercatat pada tahun 2011 sebesar 23 juta ton dan pada tahun 2012 sebesar 19 juta atau turun 12%. Siap Hadapi MEA 2015 Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menyatakan, bahwa Kementerian Perdagangan mendukung penuh upaya karantina masuk dalam INSW ini. Ia bilang, dengan langkah ini setidaknya ad dua hal yang bisa dicapai, yakni peningkatan pelayanan menjadi lebih baik dan tidak ada persinggungan atau interaksi antara peminta dan pemberi ijin yang sering menimbulkan moral hazard. "Memperbaiki INSW menjadi keharusan karena sistem ini bakal jadi unggulan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," ujarnya. Menurut Bayu, dengan hadirnya karantina dalam INSW ini, maka Indonesia lebih siap menghadapi setiap di MEA nantinya. Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengharapkan Kementerian dan Lembaga terus berinovasi melakukan penyederhanaan dan harmonisasi dalam setiap perijinan. Menurutnya portal atau website INSW akan menjadi satu-satunya referensi atau single reference. Kendati begitu, ia menyatakan INSW ke depan akan lebih diprioritaskan lagi dengan terus berinovasi seperti perluasan cakupan perijinan, penambahan fitur dalam portal, penguatan infrastruktur teknologi sehingga dapat diakses dengan mudah, dan yang terakhir adalah penguatan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang terintegrasi dalam satu website ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan keberhasilan INSW ini sangat tergantung pada kepercayaan para Menteri untuk mendelegasikan kewenangannya pada satu website ini. Menurut Hatta, perizinan di Indonesia sangat banyak dan pemerintah sedang berusaha untuk memangkas dan menyederhanakannya. “Persaingan antar negara dalam pelayanan arus barang ke depan akan semakin ketat, dan kecepatan menjadi tolok ukur utama yang harus diraih,” tegas Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
