Karawang Punya 17 Kawasan Industri, Bupati Keluhkan Pajak Pekerja Malah Masuk Jakarta



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Besarnya aktivitas industri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belum sepenuhnya menjamin penerimaan pajak penghasilan (PPh) pekerja masuk ke daerah tersebut. Sebab, pajak pekerja yang beraktivitas di Karawang bisa tercatat di wilayah lain mengikuti lokasi perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar. Bupati Karawang Aep Saepuloh berharap, pekerja yang bekerja dan tinggal di wilayahnya juga dapat memberikan kontribusi pajak bagi daerah. “Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta,” ujar Aep saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Bupati Karawang dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: BI Terus Optimalkan Instrumen Moneter di Tengah Rupiah yang Masih Melemah Tentu bukan tanpa alasan, Karawang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri yang cukup besar. Hingga saat ini, Karawang memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan mencapai 9.121 hektare. Kawasan tersebut memiliki tingkat okupansi 66,4% dan menyerap sekitar 165.000 tenaga kerja. Total investasi di kawasan industri Karawang mencapai Rp 10,21 triliun. Persoalan penerimaan pajak tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam aturan itu, penghitungan DBH PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar, yakni lokasi kegiatan usaha pemberi kerja. Artinya, meskipun pekerja beraktivitas di Karawang, penerimaan pajaknya dapat tercatat di daerah lain jika perusahaan tempatnya bekerja terdaftar di wilayah tersebut. Adapun pemerintah mengalokasikan 20% penerimaan PPh sebagai DBH untuk daerah. Rinciannya, 7,5% untuk pemerintah provinsi, 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 3,6% untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama. Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa mengatakan, persoalan ini tidak hanya dialami Karawang, tetapi juga menjadi keluhan pemerintah daerah lainnya. “Ini juga sebenarnya keluhan semua pemerintah daerah. Pekerja-pekerjanya, investornya itu bekerja di daerah tapi pajaknya ada di pusat (Jakarta),” kata Eva.

Baca Juga: UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November, Ekonom Ungkap Kenaikan Upah yang Ideal Eva bilang, persoalan kontribusi kawasan industri terhadap daerah tersebut menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News