Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya menerapkan prinsip full online dalam penerbitan perizinan. Ada peraturan yang mengharuskan tanda tangan petugas dari institusi yang bertanggung jawab dalam penerbitan perizinan yang diterbitkan. "Sejumlah aturan masih mengharuskan adanya tanda tangan basah," kata Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edi Junaedi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2016). Oleh karena itu, Pemprov DKI akan membuat peraturan yang memungkinkan tidak adanya lagi keharusan adanya tanda tangan petugas. Tujuannya agar perizinan dapat menerapkan prinsip full online.
Karena ini, DKI tak bisa layani izin ala online
Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya menerapkan prinsip full online dalam penerbitan perizinan. Ada peraturan yang mengharuskan tanda tangan petugas dari institusi yang bertanggung jawab dalam penerbitan perizinan yang diterbitkan. "Sejumlah aturan masih mengharuskan adanya tanda tangan basah," kata Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edi Junaedi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2016). Oleh karena itu, Pemprov DKI akan membuat peraturan yang memungkinkan tidak adanya lagi keharusan adanya tanda tangan petugas. Tujuannya agar perizinan dapat menerapkan prinsip full online.