KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung api, serta gangguan transportasi yang terjadi belakangan ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2026.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman memperkirakan, rangkaian bencana tersebut dapat memangkas pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,05%–0,15% pada kuartal III 2026.

“Perkiraan rangkaian karhutla, erupsi, dan gangguan transportasi pada kuartal III 2026 berpotensi memangkas pertumbuhan nasional sekitar 0,05%–0,15%,” ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Subsidi Energi Dipangkas di 2027, DPR Minta Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Meski demikian, Rizal menegaskan angka tersebut bukan merupakan proyeksi resmi, melainkan estimasi berdasarkan skala kejadian saat ini dibandingkan dengan benchmark historis.

Sebagai pembanding, World Bank memperkirakan karhutla pada 2019 dengan luas sekitar 1,6 juta hektare menimbulkan kerugian sekitar US$ 5,2 miliar atau setara 0,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, luas karhutla di enam provinsi prioritas hingga awal Agustus 2026 sekitar 48.900 hektare. Dengan skala yang masih jauh lebih kecil dibandingkan karhutla 2019, Rizal menilai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih relatif terbatas.

Namun, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kerusakan fisik. Gangguan bencana juga dapat menekan aktivitas ekonomi melalui hilangnya output.

“Hitungan 0,05–0,15% memasukkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga potensi lost output,” kata Rizal.

Baca Juga: DJP Klaim Coretax Bisa Menambah 2 Juta Basis Pajak Baru hingga 2026

Menurutnya, tekanan terutama akan dirasakan oleh sektor transportasi dan logistik, perdagangan, pariwisata, hotel dan restoran, serta pertanian dan perkebunan.

Gangguan penerbangan dapat menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Sementara itu, kunjungan wisata berpotensi turun, jam kerja hilang, serta biaya logistik dan kesehatan meningkat.

Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 yang masih mencapai 5,29% secara tahunan (yoy), Rizal menilai ekonomi nasional masih memiliki bantalan.

Namun, apabila gangguan berlangsung hingga akhir kuartal dan mulai mengganggu pusat produksi maupun jalur logistik utama, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi mendekati batas atas estimasi.

“Bencana belum menjadi faktor yang akan menjatuhkan pertumbuhan Q3 secara drastis, tetapi cukup untuk mengurangi momentum,” ujarnya.

Baca Juga: Pengamat: Integrasi Badan Geologi-BMKG Dinilai Bisa Percepat Mitigasi Bencana

Rizal menilai risiko terbesar bukan berasal dari satu kejadian bencana, melainkan akumulasi gangguan secara bersamaan terhadap produksi, mobilitas, dan rantai pasok.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan konektivitas logistik, pasokan pangan dan energi, serta aktivitas produksi tetap berjalan. Di sisi lain, mitigasi karhutla dan erupsi juga perlu diperkuat.

Dalam jangka panjang, ia mendorong pemerintah menggeser pendekatan fiskal dari sekadar penanganan bencana (disaster response) menuju ketahanan terhadap bencana (disaster resilience).

Belanja untuk sistem peringatan dini, restorasi gambut, infrastruktur tahan bencana, diversifikasi jalur logistik, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah, menurut Rizal, perlu dipandang sebagai investasi ekonomi.

“Semakin lama pemerintah menunda mitigasi, semakin besar risiko shock lokal berubah menjadi kehilangan output nasional,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News