KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah menembus lebih dari 107.000 hektare hingga awal Agustus 2026 dinilai mulai menambah tekanan terhadap ketahanan pangan nasional. Dampak paling besar berpotensi dirasakan di wilayah yang terdampak langsung, terutama melalui kerusakan lahan pertanian dan terganggunya aktivitas produksi. Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan karhutla memperkuat tekanan terhadap pangan melalui sejumlah saluran, mulai dari kerusakan lahan hingga gangguan distribusi.
"Karhutla memperkuat tekanan lokal melalui kerusakan lahan, penurunan kualitas udara yang dapat memengaruhi tenaga kerja, dan gangguan distribusi di wilayah terdampak," ujar Eliza kepada Kontan, Selasa (11/8/2026). Menurut Eliza, kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengganggu kegiatan produksi pertanian di wilayah terdampak. Semakin luas lahan produktif yang terbakar, semakin besar pula risiko terganggunya produksi pada periode berikutnya. Selain lahan, kata Eliza, kualitas udara yang memburuk akibat asap juga berpotensi memengaruhi tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat dan menekan produktivitas pekerja, termasuk yang bergantung pada kegiatan pertanian.
Baca Juga: Karhutla Mengancam, Pemerintah Fokus Pantau Enam Provinsi Ini Gangguan juga dapat merembet ke distribusi pangan. Kebakaran maupun asap berpotensi menghambat mobilitas barang di wilayah terdampak sehingga distribusi komoditas pangan menjadi lebih mahal atau membutuhkan waktu lebih lama. Meski demikian, Eliza menilai dampak karhutla tidak serta-merta berkembang menjadi gangguan pangan secara nasional. Besarnya dampak sangat bergantung pada lokasi kebakaran, luas lahan produktif yang terdampak, serta seberapa lama produksi dan distribusi terganggu. Di sisi lain, kondisi kering akibat fenomena El Nino dapat mempercepat perambatan api. Kondisi tersebut membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar sehingga risiko perluasan karhutla menjadi lebih tinggi. Namun, Eliza menekankan bahwa faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab kebakaran. Aktivitas manusia masih menjadi pemicu utama karhutla. "Kondisi kering karena El Nino mempercepat perambatan api, tetapi mayoritas pemicu tetap aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, pembakaran sampah, dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: El Nino Picu Karhutla, Lahan Terbakar Tembus 107.000 Hektare Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pencegahan karhutla, terutama pengawasan terhadap pembukaan lahan dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Penanganan juga perlu dilakukan sebelum kebakaran meluas dan semakin banyak lahan produktif terdampak. Dari sisi pangan, pemerintah perlu memastikan pasokan ke wilayah terdampak tetap berjalan. Apabila jalur distribusi terganggu, pemerintah perlu menyiapkan alternatif pasokan agar gangguan lokal tidak berkembang menjadi tekanan harga dan ketersediaan pangan. Perlindungan terhadap petani yang lahannya terdampak juga diperlukan untuk mempercepat pemulihan produksi. Bantuan input maupun skema perlindungan dapat membantu petani kembali mengusahakan lahannya setelah kondisi memungkinkan. Selain itu, pemantauan titik rawan karhutla perlu diperkuat melalui teknologi satelit dan sistem peringatan dini.
Deteksi lebih awal memungkinkan pemerintah melakukan penanganan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan luas karhutla yang telah mencapai lebih dari 107.000 hektare, Eliza menilai pemerintah perlu melihat kebakaran bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga sebagai risiko terhadap produksi dan distribusi pangan di daerah terdampak.
Baca Juga: Prabowo Minta Karhutla Segera Diatasi, Pemerintah Pusat Bakal Dukung Penuh Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News