KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan menilai, pelaksanaan program kartu prakerja kurang efektif.

Hadi mengatakan, yang dibutuhkan pekerja terdampak Covid-19 adalah bantuan tunai untuk bertahan hidup karena pekerja tersebut terkena pemutusan hubungan pekerja (PHK) maupun dirumahkan tanpa upah. Sehingga alokasi dalam prakerja yang berupa pelatihan adalah salah sasaran.

Baca Juga: Setelah disorot KPK, ini yang dilakukan pemerintah terkait program kartu prakerja

Kemudian, konten pelatihan dalam program prakerja adalah teoretis dan bukan praktis. Padahal, pekerja lebih membutuhkan pelatihan praktis yang mesti dilatih di lapangan.

Sedangkan dalam kartu prakerja hanya semacam tutorial yang dinilai sama dengan pelatihan yang banyak diunduh secara gratis di youtube atau sejenisnya. “Kelemahan data yang (berpotensi) menyebabkan distribusi (kartu prakerja) akan salah sasaran,” kata Hadi kepada Kontan, Jumat (19/6).

Hadi menyarankan agar pemerintah menghilangkan alokasi pelatihan dalam program prakerja dan merelokasinya menjadi bantuan tunai. Selain itu, terkait data, pemerintah bisa memanfaatkan data dinas tenaga kerja di daerah yang bekerjasama dengan Apindo atau Kadin tentang laporan ketenagakerjaan.

Selain itu, Hadi menilai rekomendasi KPK terkait pelaksanaan program prakerja tepat.

Baca Juga: KPK temukan masalah di kartu prakerja, begini respons Istana Kepresidenan

Seperti diketahui, KPK menyoroti beberapa hal, diantaranya, terkait belum optimalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta, konten program prakerja yang dinilai tidak layak karena konten telah ada di platform lainnya secara gratis, program pelaksanaan yang berpotensi fiktif dan tidak efektif, serta terkait mitra kerja dalam program prakerja.

“(Rekomendasi KPK) Tepat,” ujar Hadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli