JAKARTA. Rahayu Saraswati, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra menilai, pelaksanaan dan pendistribusian program "Kartu Sakti" Jokowi sampai saat ini masih buruk. Berdasarkan temuan lapangan yang dia dapati saat berkunjung ke daerah pemilihannya pada masa reses lalu, penyaluran kartu tersebut banyak tidak tepat sasaran.

"Ada masyarakat yang harusnya dapat tidak dapat, sebaliknya, yang tidak berhak malah mendapatkan," kata perempuan dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV ini dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (17/5).

Istilah kartu sakti Jokowi merujuk pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun tak dijelaskan kartu mana yang mengalami penyimpangan distribusi tersebut. 

Rahayu mengaku heran, kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Padahal, DPR melalui Komisi VIII beberapa waktu lalu telah menyetujui penambahan anggaran untuk verifikasi dan validasi data penerima kartu.

"Tapi herannya, itu tidak dipakai, data yang dipakai data 2011," katanya.

Atas permasalahan itulah, Rahayu mendesak kepada pimpinan DPR untuk minta penjelasan dari pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia