KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 melakukan aksi Mogok Kerja Nasional pada 18 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023. Terkait hal itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SP NIBA AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha mengatakan pihaknya telah bertemu dengan manajemen Bumiputera seusai aksi tersebut.

Rizky mengatakan pihaknya telah menyampaikan tuntutan mereka, termasuk soal hak pekerja yang harus diselesaikan. Namun, dia bilang manajemen hanya menyampaikan jawaban normatif dan tak menghasilkan solusi yang konkret atas permasalahan yang terjadi.

"Mereka memanggil cuma pasrah saja, bilangnya jangan. Ya, kami maunya mereka memenuhi permintaan kami, termasuk kembali menghidupkan sistem. Kami jadi bulan-bulanan di lapangan karena sistem mati," ucapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (22/12).

Baca Juga: MK Putuskan Penyidik Polri Bisa Sidik Kasus Sektor Jasa Keuangan, Ini Respons Pemohon

Rizky menyebut sistem operasional Bumiputera sudah mati sejak 6 bulan lalu dan sampai saat ini belum dibenahi sama sekali. Hal itu juga yang menghambat kinerja para pekerja. Dai pun mengatakan saat audiensi dengan manajemen, pihaknya telah menyampaikan soal matinya sistem dan menuntut waktu pembenahan. 

"Namun, mereka enggak bisa jawab. Jawabnya normatif, ya, diusahakan dan diupayakan. Enggak konkret begitu," kata dia.

Rizky pun membandingkan dengan sistem PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sempat error beberapa hari mengakibatkan sejumlah layanan tak bisa diakses. Menurutnya, seharusnya pihak manajemen bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan segera memperbaiki sistem.

Adapun layanan BSI sempat terjadi error dari 8 hingga 11 Mei 2023. Hal itu menyebabkan para pelanggan nasabah tidak dapat melakukan transaksi keuangan di kantor cabang, ATM, dan bahkan BSI Mobile. 

Baca Juga: OJK akan Panggil Direksi AJB Bumiputera, Bahas Implementasi Penyehatan Keuangan

"Kami 6 bulan begini saja. Manajemen kami santai saja. Kadang menyalahkan kami enggak achieve, padahal kami di lapangan mendapatkan komplain nasabah karena sistem mati. Email kami pun mati dan telepon antarkantor juga mati sudah lama. Hanya website yang masih bisa," ungkap dia.

Rizky pun mengatakan para pekerja Bumiputera menuntut tanggung jawab manajemen. Dia bilang tak jarang juga para pekerja di kantor cabang memakai dana pribadi buat operasional perusahaan, yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Oleh karena itu, Rizky menyatakan pihaknya mendorong supaya segera dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) untuk masa depan Bumiputera, pemegang polis, dan para pekerja. Artinya, kata dia, bisa mencari manajemen yang cakap dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memasukkan perusahaan dalam pengawasan khusus. 

"Harus ada orang yang kompeten menangani permasalahan itu dan jangan cuma retorika saja, tetapi harus ada hasilnya," ujar Rizky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati