KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi karyawan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yaitu Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) kembali menuntut agar pemerintah merestrukturisasi jumlah direksi GIAA.

Dua organisasi karyawan tersebut meminta agar direksi Garuda Indonesia direstrukturisasi dari sembilan orang saat ini menjadi enam orang dengan bepedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik lndonesia/ Civil Aviation Safety Regulation.

"Kami meminta Presiden dan Menteri BUMN sebagai pemegang saham Garuda Indonesia mengevaluasi kinerja direksi saat ini dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal Garuda lndonesia," kata Bintang Hardiono, Presiden APG, Selasa (23/1).

Kedua organisasi karyawan tersebut menilai program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis. Bintang bilang, yang terjadi justru cutting cost sehingga mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

"Cutting cost banyak. Biaya karyawan di cut, akibatnya karyawan jadi pada ribut. Contohnya gaji berkalanya tidak naik, mengakibatkan keresahan karyawan, pilot. Ini dikhawatirkan mengganggu kinerja pilot sebagai penanggung jawab penerbangan. Ini ujung-ujungnya berdampak ke safety. " tutur Bintang.

Segera dan APG juga melihat bahwa dengan jumlah direksi sembilan orang saat ini menimbulkan pemborosan. Hal itu justru dinilai tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi. Padahal, penambahan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Bintang bilang, Kinerja Keuangan Garuda lndonesia sampai dengan kuartal lll-2017 semakin merosot dengan kerugian US$ 207,5 juta dan juga nilai saham Garuda Kode GlAA per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp. 314,-, mengalami penurunan sebesar 58% dari nilai saham pada saat IPO.

Tak hanya itu, lanjutnya, kinerja operasional Garuda Indonesia berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan di mana yang paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan.

Kebijakan penambahan armada ya g dilakukan manajemen menurut Bintang juga tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan cargo. Peningkatan pendapatan perusahaan hanya sebesar 8,6% sementara peningkatan biaya sebesar 12,6%.

Kondisi Hubungan industrial saat ini tidak harmonis karena Perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/ Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan.

Bintang mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan pertemuan dengan manajemen Garuda tetapi tidak menghasilkan perubahan. "Usulan formal sudah kami ajukan lima bulan yang lalu. Responnya oke nanti kita perbaiki, tapi faktanya masih begitu. Kami juga sudah kirim surat ke Presiden." kata Bintang.

Editor: Yudho Winarto