JAKARTA. Aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia merisaukan pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai aksi karyawan perusahaan tambang itu bisa mengganggu iklim usaha di Indonesia."Kalau ada pemogokan seperti itu tidak baik. Dari sisi produksi terganggu, karyawan terganggu tidak bekerja. Juga memberikan dampak iklim kurang bagus," kata Hatta, Jumat (16/9).Karena itu, pemerintah akan segera bertindak supaya aksi pemogokan karyawan Freeport tersebut tidak meluas dan memberikan dampak negatif. Dalam waktu dekat, Hatta mengaku akan berkomunikasi dengan manajemen perusahaan tambang emas di Papua tersebut dan serikat pekerja. Sikap pemerintah ini diambil kendati belum ada permintaan resmi dari manajemen Freeport maupun serikat pekerja. "Tapi saya akan proaktif menanyakan hal itu," katanya.Karyawan Freeport mulai melakukan aksi mogok sejak Kamis (15/9) lalu. Pemogokan ini dipicu karena tidak ada kesepakatan dengan pihak manajemen dalam menetapkan perjanjian kerjasama yang berlaku selama tiga tahun ke depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Karyawan Freeport mogok, pemerintah dag dig dug
JAKARTA. Aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia merisaukan pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai aksi karyawan perusahaan tambang itu bisa mengganggu iklim usaha di Indonesia."Kalau ada pemogokan seperti itu tidak baik. Dari sisi produksi terganggu, karyawan terganggu tidak bekerja. Juga memberikan dampak iklim kurang bagus," kata Hatta, Jumat (16/9).Karena itu, pemerintah akan segera bertindak supaya aksi pemogokan karyawan Freeport tersebut tidak meluas dan memberikan dampak negatif. Dalam waktu dekat, Hatta mengaku akan berkomunikasi dengan manajemen perusahaan tambang emas di Papua tersebut dan serikat pekerja. Sikap pemerintah ini diambil kendati belum ada permintaan resmi dari manajemen Freeport maupun serikat pekerja. "Tapi saya akan proaktif menanyakan hal itu," katanya.Karyawan Freeport mulai melakukan aksi mogok sejak Kamis (15/9) lalu. Pemogokan ini dipicu karena tidak ada kesepakatan dengan pihak manajemen dalam menetapkan perjanjian kerjasama yang berlaku selama tiga tahun ke depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
