JAKARTA. Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines rupanya tak hanya resah lantaran hak-hak normatif mereka sejak November 2013 tak kunjung dipenuhi manajemen. Ketua Forum Pegawai Merpati (FPM) Sudiyarto menyebut, kepastian dan arah korporasi ke depan juga membuat karyawan resah."Sebetulnya kami, pegawai betul-betul dibikin resah sama manajemen saat ini. Kenapa? Komunikasi antara manajemen dengan serikat sangat buruk dan tidak jelas arahnya," ungkapnya kepada wartawan ditemui di Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2014)."Tidak bisa dicapai apa yang disampaikan. Hanya angan-angan sulit. Banyak dari karyawan Merpati yang menggantungkan nasibnya ke FPM. Makanya kita terus berjuang," kata dia lagi.FPM sedianya telah beraudiensi dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta melayangkan surat perihal kondisi Merpati ke beberapa komisi. Di sisi lain, terkait rencana manajemen melepas Merpati Maintenance Facility (MMF) serta Merpati Training Center (MTC), Sudiyarto menilai itu adalah langkah yang tidak tepat."Ketika aset dijual, MMF dijual, ketika pesawat kita rusak dibenerin di bengkel kita sendiri itu gratis kan. Tapi kalau benerin di bengkel orang lain kan harus bayar," terang Sudiyarto."Yang betul adalah pilih pemimpin yang bisa dipercaya banyak pihak sehingga tidak harus menggunakan uang negara," imbuhnya.Sebagaimana diketahui MMF dan MTC dilepas sementara waktu ke PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, uang dari itu bisa digunakan untuk membiayai operasional Merpati.Dikonfirmasi tujuan tersebut, Sudiyarto sangsi. Ia meluruskan bahwa keduanya bukanlah anak usaha Merpati, namun hanya bagian atau divisi dari Merpati. Lebih lanjut, ia mengatakan karyawan yang ada di bagian MMF sekira 380 orang, dan hanya belasan orang di MTC."Menurut saya, saya bilang itu (menjual MMF dan MTC) salah besar," kata pramugara Merpati itu.Ia menambahkan, Merpati butuh pemimpin yang bisa memberikan solusi tanpa membebani keuangan negara. Saat ini, kata dia, 85 persen daerah wilayah Merpati tidak beroperasi, lantaran tidak cukup dana untuk membayar bahan bakar. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Karyawan Merpati: Kami betul-betul dibikin resah
JAKARTA. Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines rupanya tak hanya resah lantaran hak-hak normatif mereka sejak November 2013 tak kunjung dipenuhi manajemen. Ketua Forum Pegawai Merpati (FPM) Sudiyarto menyebut, kepastian dan arah korporasi ke depan juga membuat karyawan resah."Sebetulnya kami, pegawai betul-betul dibikin resah sama manajemen saat ini. Kenapa? Komunikasi antara manajemen dengan serikat sangat buruk dan tidak jelas arahnya," ungkapnya kepada wartawan ditemui di Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2014)."Tidak bisa dicapai apa yang disampaikan. Hanya angan-angan sulit. Banyak dari karyawan Merpati yang menggantungkan nasibnya ke FPM. Makanya kita terus berjuang," kata dia lagi.FPM sedianya telah beraudiensi dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta melayangkan surat perihal kondisi Merpati ke beberapa komisi. Di sisi lain, terkait rencana manajemen melepas Merpati Maintenance Facility (MMF) serta Merpati Training Center (MTC), Sudiyarto menilai itu adalah langkah yang tidak tepat."Ketika aset dijual, MMF dijual, ketika pesawat kita rusak dibenerin di bengkel kita sendiri itu gratis kan. Tapi kalau benerin di bengkel orang lain kan harus bayar," terang Sudiyarto."Yang betul adalah pilih pemimpin yang bisa dipercaya banyak pihak sehingga tidak harus menggunakan uang negara," imbuhnya.Sebagaimana diketahui MMF dan MTC dilepas sementara waktu ke PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, uang dari itu bisa digunakan untuk membiayai operasional Merpati.Dikonfirmasi tujuan tersebut, Sudiyarto sangsi. Ia meluruskan bahwa keduanya bukanlah anak usaha Merpati, namun hanya bagian atau divisi dari Merpati. Lebih lanjut, ia mengatakan karyawan yang ada di bagian MMF sekira 380 orang, dan hanya belasan orang di MTC."Menurut saya, saya bilang itu (menjual MMF dan MTC) salah besar," kata pramugara Merpati itu.Ia menambahkan, Merpati butuh pemimpin yang bisa memberikan solusi tanpa membebani keuangan negara. Saat ini, kata dia, 85 persen daerah wilayah Merpati tidak beroperasi, lantaran tidak cukup dana untuk membayar bahan bakar. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
