KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Karyawan SPBU milik TotalEnergies di Prancis melakukan aksi mogok pada Jumat (17/4/2026) sebagai bentuk protes terhadap kenaikan biaya bahan bakar dan tuntutan kenaikan gaji.

Aksi mogok ini terjadi di tengah lonjakan harga minyak global akibat perang Iran, yang mendorong harga energi ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. TotalEnergies sendiri sebelumnya telah mengumumkan pembatasan harga BBM di SPBU wilayah daratan Prancis untuk membantu konsumen menghadapi kenaikan harga.

Sekretaris Jenderal serikat pekerja CGT, Sophie Binet, mengatakan para pekerja tidak mendapatkan dukungan memadai untuk menghadapi lonjakan harga bahan bakar.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diatasi. Ia juga kembali mendesak pemerintah Prancis untuk menaikkan upah minimum.

Baca Juga: China Tawarkan Dukungan Infrastruktur Kereta Api kepada Vietnam

Pihak TotalEnergies menyebut hanya terdapat tujuh SPBU yang terdampak aksi mogok, atau sekitar 4% dari total jaringan SPBU mereka di Prancis.

Namun, serikat CGT yang mewakili pekerja di hampir 200 SPBU TotalEnergies di seluruh Prancis menuntut adanya bantuan biaya bahan bakar bagi pekerja dan kenaikan gaji. Meski demikian, serikat tersebut belum menyebutkan besaran kenaikan upah yang diminta.

Aksi mogok ini berlangsung bersamaan dengan periode liburan musim semi di Prancis, ketika banyak keluarga melakukan perjalanan darat, termasuk di kawasan sekitar Paris.

Saat ini, upah minimum bulanan di Prancis berada di kisaran 1.800 euro bruto atau sekitar 1.450 euro bersih. Para pekerja menyebut rata-rata gaji mereka sekitar 1.600 euro per bulan, angka yang dinilai sudah tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi dan kebutuhan hidup.

Baca Juga: Pengiriman iPhone di China Melonjak 20% pada Kuartal I Saat Pasar Smartphone Melemah

Dalam pernyataan yang dipasang di salah satu SPBU di wilayah Poitou-Charentes, para pekerja menyatakan bahwa mereka melakukan mogok agar tetap mampu membeli bahan bakar untuk pergi bekerja.

Pemerintah Prancis sebelumnya juga menyatakan sedang mempertimbangkan pembatasan margin keuntungan distributor BBM. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari industri distribusi bahan bakar.