KONTAN.CO.ID - TANGERANG. Pemprov DKI Jakarta memiliki kemungkinan untuk menarik rem darurat dalam penanganan Covid-19. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendukung wacana tersebut. 

Pandu berujar, kebijakan rem darurat harus dilakukan secepatnya. Sebab, peningkatan kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya. "Jangan menarik (rem darurat) tahun depan, (tetapi) sekarang. Besok ditarik rem darurat," ujar Pandu melalui sambungan telepon, Senin (28/12/2020).

Menurut Pandu, seharusnya bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang menarik rem darurat guna mencegah penularan Covid-19 yang terus meningkat. "Jadi rem darurat jangan Jakarta saja. Semua yang punya masalah seperti Jakarta, tarik saja rem darurat," kata dia. 

Menurut Pandu, kebijakan rem darurat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak akan berguna jika pemerintah daerah (pemda) lain tidak melakukan hal yang sama. Sebab, hampir di seluruh daerah di Indonesia, rumah sakit rujukan Covid-19 penuh. 

Baca Juga: Pemprov DKI berencana tarik rem darurat Covid-19, pengusaha: UMKM makin banyak tutup

"Jakarta ajak semua gubernur menarik (rem darurat) bareng-bareng. Secepatnya tarik rem darurat, tidak usah menunggu tahun baru," ucap Pandu. 

"Minimal satu Pulau Jawa, kalau bisa se-Indonesia," lanjut dia. 

Pandu berpendapat, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dan Indonesia pada umumnya terjadi karena pemerintah tetap menggelar Pilkada dan cuti bersama yang menyebabkan libur panjang.

Baca Juga: Perlu pertimbangan matang jika PSBB ketat di Jakarta diberlakukan lagi

"Jadi, pemerintah yang menggali lubang kubur sendiri, bukan masyarakat. Yang bikin Pilkada, pemerintah. Yang bikin cuti bersama siapa? Pemerintah," tutur Pandu. 

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie