KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia tidak akan memperpanjang keadaan darurat nasional yang akan berakhir pada 1 Agustus, Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengatakan pada Senin (26 Juli).

Malaysia telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari, dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat, itu untuk mengekang penyebaran COVID-19 yang sudah menembus 1 juta kasus. 

Tetapi, para kritikus mengecam langkah tersebut dan menuduh Muhyiddin berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah dukungan mayoritas di parlemen tipis.

Terlepas dari keadaan darurat dan penguncian yang ketat, pandemi COVID-19 di Malaysia yang semakin memburuk memicu kemarahan publik.

Malaysia melaporkan rekor kasus harian COVID-19 pada Minggu (25 Juli), menjadikan total infeksi melewati angka 1 juta. Tingkat infeksi per kapita adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Meski lockdown, kasus harian COVID-19 di Malaysia tembus 15.000

Mengutip Reuters, Menteri Takiyuddin mengatakan, pemerintah tidak akan meminta Raja Malaysia untuk memperpanjang keadaan darurat. Dia berbicara di parlemen pada Senin.

Malaysia adalah monarki konstitusional dengan Raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan saran dari Perdana Menteri dan Kabinet. 

Tetapi, Raja Malaysia juga memiliki kekuatan untuk memutuskan, apakah keadaan darurat harus diumumkan.

Muhyiddin telah memerintah dengan dukungan mayoritas tipis di parlemn dan memimpin koalisi pemerintahan yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020 lalu.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai politik terbesar Malaysia dan sekutu kunci dalam koalisi, menarik dukungan untuk Muhyiddin awal bulan ini.

Selanjutnya: Malaysia hentikan pemberian vaksin COVID-19 buatan Sinovac

Editor: S.S. Kurniawan