KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kasus demam harian Korea Utara tetap di bawah 200.000 untuk hari kedua berturut-turut, media pemerintah mengatakan pada hari Senin, ketika Pyongyang tetap diam atas tawaran Korea Selatan dan AS untuk membantu memerangi wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi.

Gelombang COVID, yang diumumkan pada 12 Mei, telah memicu kekhawatiran akan kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Sabtu bahwa Washington telah menawarkan vaksin COVID-19 ke China dan Korea Utara, tetapi "tidak mendapat tanggapan." 

Baca Juga: Minim Alat Pengujian, Korea Utara Deteksi Covid-19 Hanya Lewat Kasus Demam

Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi. Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu malam, kata kantor berita negara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68.

Sementara tetap diam atas tawaran bantuan, Korea Utara telah membual tentang "perubahan yang menguntungkan" dalam situasi virus negara itu.

"Kesadaran krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan dalam pekerjaan pencegahan epidemi dan semua penetrasi epidemi diperiksa melalui pelaksanaan penguncian dan blokade regional dan unit yang ketat," kata KCNA.

Baca Juga: Korea Utara Laporkan 200.000 Kasus Demam pada Hari ke-5 Gelombang Covid-19

Pembatasan COVID-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu.

Rupanya kekurangan pasokan pengujian, Korea Utara belum mengkonfirmasi jumlah total orang yang dites positif terkena virus corona. Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.

Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan petugas medis militer dikerahkan untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan. KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "mempercepat produksi," tetapi tidak merinci obat-obatan mana yang sedang diproduksi.

Editor: Handoyo .