JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali panggil beberapa saksi dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka. Diketahui, tujuh orang saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan bahwa tujuh orang saksi tersebut antara lain adalah Mutia Wijayati Amalia, Ishaq Saefullah Atang, Henny Wahyuni Abdul Gani, Ahmad Faisal Lubis Duriyat, Farkhan Rizaludin Masroh, Holilur Rahman Muhaimin dan Mimin Austiyana Husin. "Mereka akan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," ujar Priharsa di Gedung KPK, Senin (27/4). Sebelumnya, Priharsa menuturkan bahwa untuk mendalami dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011 serta tahun 2012-2013, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 lebih saksi. "Puluhan saksi yang kebanyakan swasta belakangan ini, sebagian besar mereka itu diperiksa berkaitan dengan pemanfaatan sisa kuota haji dari tahun 2010 sampe 2013," kata Priharsa.
Kasus korupsi haji, KPK periksa 7 saksi
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali panggil beberapa saksi dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka. Diketahui, tujuh orang saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan bahwa tujuh orang saksi tersebut antara lain adalah Mutia Wijayati Amalia, Ishaq Saefullah Atang, Henny Wahyuni Abdul Gani, Ahmad Faisal Lubis Duriyat, Farkhan Rizaludin Masroh, Holilur Rahman Muhaimin dan Mimin Austiyana Husin. "Mereka akan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," ujar Priharsa di Gedung KPK, Senin (27/4). Sebelumnya, Priharsa menuturkan bahwa untuk mendalami dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011 serta tahun 2012-2013, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 lebih saksi. "Puluhan saksi yang kebanyakan swasta belakangan ini, sebagian besar mereka itu diperiksa berkaitan dengan pemanfaatan sisa kuota haji dari tahun 2010 sampe 2013," kata Priharsa.