KONTAN.CO.ID - Kasus pelanggaran aturan Premier League yang melibatkan Manchester City mulai memunculkan perdebatan yang lebih luas, terutama soal mengatur pemilik klub dan sumber dana yang mereka bawa ke sepak bola Inggris. Perdebatan tersebut muncul setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan Premier League. Putusan terkait sanksi masih menjadi tahap berikutnya, sementara City tetap membantah melakukan pelanggaran dan diperkirakan akan mengajukan banding.
Baca Juga: Manchester City Dilaporkan Bersalah atas 114 dari 115 Dugaan Pelanggaran Keuangan Kasus Manchester City dan Aturan Pendanaan Klub
Salah satu persoalan utama dalam perdebatan ini berkaitan dengan aturan yang membatasi kemampuan pemilik kaya untuk terus menyuntikkan dana ke klub. Gagasan di balik pembatasan tersebut adalah menjaga persaingan tetap sehat dan mencegah klub dengan pemilik berkantong sangat dalam mendapatkan keuntungan yang sulit dikejar klub lain. Manchester City menjadi salah satu contoh paling menonjol dalam perdebatan ini. Klub tersebut dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dari Abu Dhabi dan mengalami transformasi besar sejak masuknya kepemilikan tersebut. Pendanaan pemilik dalam jumlah besar juga dianggap telah membantu meningkatkan daya saing Premier League. Investasi besar dari pemilik seperti Sheikh Mansour maupun mantan pemilik Chelsea, Roman Abramovich, turut mengubah peta persaingan yang sebelumnya lebih banyak didominasi klub-klub seperti Manchester United, Liverpool, dan Arsenal.
Baca Juga: Manchester City Menang atas MU, Pro Ref Akui VAR Salah Sahkan Gol Haaland Owners' and Directors' Test Kembali Jadi Perhatian
Sekarang, perhatian kemudian beralih kepada proses yang menentukan siapa yang boleh membeli dan mengendalikan klub. Mengutip rilis resmi Premier League, mereka memiliki
Owners' and Directors' Test (OADT) untuk menilai calon pemilik dan direktur klub. Pada 2023, Premier League juga membentuk
Independent Oversight Panel untuk meninjau keputusan terkait OADT. Di bawah kerangka baru sepak bola Inggris, proses pemeriksaan pemilik juga semakin diperkuat.
Independent Football Regulator (IFR) mulai menjalankan rezim
Owners, Directors and Senior Executives (ODSE) untuk calon pemilik dan pejabat senior sejak 5 Mei 2026. Dengan sistem tersebut, pertanyaan tentang pemilik klub tidak lagi hanya berkaitan dengan seberapa besar uang yang mereka miliki. Dari mana uang tersebut berasal dan apakah pemilik tersebut layak menjadi pengelola klub juga menjadi bagian dari pemeriksaan.
Baca Juga: Clearlake Capital Kuasai 100% Chelsea, Todd Boehly Resmi Tinggalkan Klub Inggris Kini Memperketat Pemeriksaan Pemilik
Financial Times menemukan perdebatan setelah kasus Manchester City mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, pembatasan pendanaan pemilik dianggap diperlukan agar klub tidak bergantung pada suntikan modal yang terlalu besar. Di sisi lain, ada pandangan bahwa investasi pemilik merupakan bagian penting dari perkembangan Premier League.
Football Governance Act 2025 memberikan IFR kewenangan untuk menguji kelayakan pemilik dan direktur. Calon pemilik harus memenuhi pemeriksaan terkait integritas dan kesehatan keuangan, membuktikan sumber kekayaan, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya dan rencana keuangan yang memadai untuk menjalankan klub.
IFR juga memiliki kewenangan terhadap pemilik yang sudah berada di dalam klub apabila muncul alasan yang menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan mereka. Dalam kondisi tertentu, regulator dapat mengambil langkah terhadap pemilik yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, sistem Inggris mulai bergerak ke arah pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap orang atau kelompok yang berada di balik sebuah klub.
Baca Juga: Skandal Pelanggaran Chelsea Kembali Mencuat, 12 Trofi Bisa Berpindah ke Rival 
