KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan kepada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut.

"Kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak Lippo dengan mengirimkan surat, tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban atau tanggapan. Ini menunjukkan bagaimana etika bisnis mereka yang bisa dibilang buruk," ujar Sularsi, Koordinator Divisi Pengaduan dan Hukum YLKI, Kamis (18/10)

Sampai saat ini pihak YLKI belum mendapatkan klarifikasi dari manajemen Meikarta, apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau diberhentikan?. Hal ini tentu saja mengakibatkan konsumen menjadi khawatir terkait ketidakjelasan dari proyek pembangunan Meikarta itu sendiri.

YLKI juga menilai, kalau sampai proyek Meikarta diberhentikan akibat perizinan yang belum beres atau adanya masalah lain, maka negara harus hadir untuk menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian.

"Sebab, bagaimanapun hal ini merupakan tanggung jawab negara, dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Berdasarkan data dari bidang pengaduan YLKI pada tahun 2018, pengaduan masalah properti menduduki posisi tertinggi dengan persentase 43%, dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta sebanyak sebelas kasus pengaduan.

Mayoritas dari pengaduan Meikarta adalah masalah uang muka yang tidak bisa ditarik lagi, berbanding terbalik dengan yang diiklankan oleh Meikarta sendiri yang mengatakan refundable.

Ditambah dengan masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal pada iklan Meikarta disebutkan model tersebut ada.

Terkait hal tersebut, YLKI menegaskan agar masyarakat berhati-hati untuk merencanakan transaksi pembelian dengan Meikarta, dari pada nantinya akan timbul masalah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto