Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Prioritas, Bakom Segera Temui Kapolri



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan akan bertemu dengan Polri untuk meminta keterangan update perkembangan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.  

"Nanti jam 2 saya akan bertemu dengan Kapolri terkait penyadapan ini," kata Syahganda dijumpai di Gedung Vokasi, Selasa (17/11/2026). 

Menurut Syahganda kasus penyadapan ini masih menjadi prioritas pemerintah. Walau begitu, pihaknya belum bisa melaporkan sejauh mana penyelidikan di kasus ini. "Nanti ya saya dengan Pak Kapolri akan update," terang Syahganda. 


Baca Juga: BI Diprediksi Tahan BI-Rate di 5,75%, Kenaikan Baru Berpeluang di Akhir 2026

Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. 

Langkah legislasi ini mendapat sorotan tajam menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh nasional yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan perwira polisi lainnya. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan regulasi khusus ini sangat mendesak untuk memperjelas mekanisme, batasan, serta prosedur baku agar aktivitas penyadapan dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan non diskriminatif demi kepentingan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia (HAM). 

Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan, pembahasan RUU Penyadapan menjadi instrumen krusial untuk menutup celah agar insiden penyadapan liar terhadap pimpinan tertinggi negara tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang," ucap Habiburokhman saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News