Kasus Tambang Nikel di Sultra Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Sumber Daya Alam



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusutan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali menyoroti persoalan pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini.

Pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Perusahaan ini dikelola pengusaha  berinsial AK.

“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. 


PT BSJ diduga melakukan aktivitas penambangan nikel ilegal meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir pada 2014.

Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka, Kejagung telah memeriksa sebanyak 38 saksi  Dalam kasus ini, Anang menyebut AK sebagai salah satu penerima manfaat atau beneficial owner.

Baca Juga: DJP: UU Perampasan Aset Tak Akan Menyasar Kasus Pelanggaran Pajak

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai, dugaan praktik pertambangan itu  berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Marwan berpandangan, pengusutan perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Khususnya dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia juga mengkritik kebijakan pengelolaan pertambangan pada pemerintahan sebelumnya yang membuka ruang bagi praktik oligarki dan eksploitasi sumber daya alam. "Mereka memberikan tax holiday untuk industri ekstaktif. Tidak ada di negara lain di dunia," kata Marwan, Minggu (22/11). 

Ia berharap, penindakan lebih intensif dengan tetap berpedoman pada konstitusi, Tetap merujuk ke Pasal 33," ujarnya, .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News