JAKARTA. Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, ingin mewujudkan Jakarta yang maju, unggul, modern, tetapi tetap humanis.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Agus, permasalahan akut di Jakarta harus segera diselesaikan.

“Saya akan membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan akut, khususnya kepadatan penduduk, termasuk kebutuhan lahan hunian, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya,” ujar Agus dalam debat kedua pada Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakata Selatan, Jumat (27/1).

Menurut Agus, birokrasi yang berintegritas dan andal dapat membangun Jakarta dengan baik dan berkualitas.

Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan bahwa untuk membangun birokrasi yang baik, masyarakat harus menjadi atasan, bukan bawahan.

Oleh karena itu, Ahok membangun badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTSP).

“Orang bertanya kenapa ada pelayanan. Kalau perizinan, warga datang seolah kami beri izin atau tidak, tetapi kalau bicara pelayanan, maka wargalah atasan, kami kami melayani,” kata Ahok dalam kesempatan yang sama.

Ahok menyampaikan, Jakarta harus memiliki para “pelayan” yang mempunyai hasrat empati untuk melayani orang dan meningkatkan tunjangan kinerja daerah yang terukur.

Sementara itu, untuk penataan kota, Ahok menyinggung soal administrasi dan keadilan sosial.

Dia mencontohkan pembangunan trotoar di Jakarta yang dinilainya harus ramah disabilitas.

Selain itu, pembangunan rumah sakit yang dekat dengan warga sehingga warga tidak memerlukan banyak trasportasi untuk menjangkau rumah sakit.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, mengatakan bahwa  menata perkotaan berarti menata warga yang ada di Jakarta, bukan hanya pembangunan fisik.

“Menata kota lebih dari sekadar menata gedungnya. Karena itu, menata kota adalah bagaimana warga di kota meraih kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan,” ucap Anies.

Menurut dia, pihak yang wajib bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut, yakni birokrasi di dalam pemerintahan.

Anies menilai, selama ini kesejahteraan warga belum terwujud dan Pemprov DKI Jakarta menerima rapor merah. Dari rencana kerja 100%, kata Anies, yang terlaksana hanya 70%. (Nursita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia