KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema penyediaan makanan bergizi (MBG) dari pemerintah membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha, termasuk sektor UMKM. Namun, tak sedikit yang menilai persyaratan untuk menjadi mitra MBG cukup berat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero menyebut bahwa pemerintah sudah cukup transparan soal syarat dan ketentuan untuk menjadi mitra MBG. Meski syarat seperti luas dapur dan kesiapan modal dinilai tinggi, menurutnya itu masih cukup masuk akal mengingat skema MBG adalah program berskala besar.

Baca Juga: DPR: Bantuan Rp 500 Juta Untuk UMKM Mitra MBG Perlu Diawasi

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

“Persyaratan memang besar, mulai dari luas dapur dan nilai investasi yang sampai ratusan juta bahkan miliaran, tapi ini program besar juga. Pemerintah juga sudah terbuka, jadi seharusnya tidak perlu dikeluhkan selama pelaku usaha memang serius ingin terlibat,” ujar Edy kepada Kontan, Jumat (11/4).

Edy menambahkan, daripada mempermasalahkan syaratnya, sebaiknya pelaku usaha fokus melihat potensi kontribusi jangka panjang. Ia menyarankan agar dapur MBG didirikan sedekat mungkin dengan lokasi penerima bantuan untuk menghemat ongkos logistik. Selain itu, kontrol kualitas makanan juga harus diperketat agar betul-betul bermanfaat bagi anak-anak penerima program.

Baca Juga: Ini Syarat UKM Bisa Raih Pembiayaan Rp 500 Juta Sebagai Mitra MBG

“Yang penting kualitas makanannya tetap dijaga, terutama soal kandungan gizi, karena target program ini adalah anak-anak,” tambahnya.

Ia juga berharap pemerintah bisa memberi ruang lebih luas bagi UMKM untuk ambil bagian, dengan memberikan informasi dan dukungan teknis yang lebih masif.  "UMKM juga tentunya mampu ikut program ini, asal diberikan pendampingan, berikanlah kesempatan kepada UMKM," pungkas Edy.

Baca Juga: Tak Lagi Reimburse, Mitra Pelaksana Program MBG Akan Dapat DP Lebih Dulu Mulai April

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News