JAKARTA. Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kerja kembali menyeruak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengganti para menterinya dalam waktu dekat. Beberapa yang menjadi perhatian adalah kinerja dari tim ekonomi kabinet kerja. 

Analia OSO Sekuritas, Riska Afriani bilang, pada dasarnya reshuffle harus dilakukan hal ini supaya terus memacu kinerja pemerintahan supaya lebih bagus, khususnya untuk tim ekonomi kabinet kerja. "Reshuffle perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja menteri yang kurang bagus," ujar Riska kepada KONTAN, Rabu (12/7).

Sejauh ini, Presiden tercatat sudah merombak dua kali jajaran pembantu pemerintahannya yakni pada Rabu, 12 Agustus 2015 dan Rabu, 27 Juli 2016. Juga sekali untuk kejadian luar biasa, yakni ketika Arcandra Tahar diberhentikan dari menteri dan Ignasius Jonan menggantikan tempatnya pada Jumat, 14 Oktober 2016.

Nafan Aji, analis Binaartha Parama Sekuritas menambahkan, perlu adanya reshuffle kabinet sebab dalam dunia politk lazim terjadi perpindahan dukungan. Hal ini membuat partai politik menginginkan adanya jatah menteri dalam kabinet sebagai barter politik.

Analis BNI Sekuritas Norico Gaman pun setuju dengan adanya reshuffle. "Masih ada menteri yang kinerjanya belum optimal," papar Norico. Ia mengharapkan para menteri, terutama bidang ekonomi, yang masih kurang kinerjanya agar dapat kembali dioptimalkan lewat perubahan susunan kabinet.

Di sisi lain, Analis Semesta Indovest Aditya Perdana Putra mengatakan, reshuffle kabinet tidak perlu dilakukan. Menurutnya perubahan susunan menteri ini terlalu cepat dilakukan. "Biarkan para menteri fokus bekerja di sisa masa kerjanya selama 1,5 tahun ini," ujar Aditya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini