KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan ada dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 254,19 triliun yang tercatat hingga akhir April 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi akhir April 2020 sebesar Rp 150,7 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menilai tren peningkatan SILPA tidak terlepas dari tren penarikan pembiayaan memang relatif lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Tercatat sampai April 2021, hasil lelang surat berharga negara (SBN) yang dimenangkan mencapai Rp 464 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp 364 triliun. 

Strategi Belanja Cerdas Tanggal Kembar 9.9 Agar Finansial Tetap Sehat

Di sisi lain, peningkatan anggaran belanja hingga akhir bulan lalu belum tereksekusi secara optimal. Namun, Yusuf mengatakan realisasi SILPA masih bisa dimaklumi. Sebab saat ini, APBN masih bekerja empat bulan. Artinya realisasi SILPA kemudian harus dilihat secara full year. 

Baca Juga: Sisa anggaran pemerintah membengkak jadi Rp 254,19 triliun, hingga bulan lalu

Menurut Yusuf, apabila terbukti ada peningkatan SILPA yang signifikan di periode kedua tahun ini, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dari sisi eksekusi belanja pemerintah. Baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi belanja negara.

Adapun untuk menghindari hal tersebut, Yusuf menyarankan agar pemerintah perlu sigap dalam melakukan eksekusi pada belanja yang di tahun lalu secara realisasi masih rendah, untuk tidak terjadi kembali di tahun ini.  

Salah satu yang perlu menjadi catatan khusus yaitu belanja dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan. Tahun lalu pos belanja ini merupakan pos belanja yang relatif penting namun realisasinya masih lebih rendah dibandingkan pos yang lain. 

Sementara itu di tahun ini, setidaknya sampai dengan April, trennya kembali terulang pos belanja PEN kesehatan relatif masih rendah. Padahal anggaran PEN untuk kesehatan ini merupakan anggaran yang mengalami penambahan. 

Baca Juga: Jadi Andalan Penggerak Ekonomi Kala Pandemi, Rasio Utang Pemerintah Terus Membengkak

Selain anggaran PEN untuk kesehatan, Yusuf juga menekankan evaluasi terhadap belanja pemerintah daerah. Menurutnya, belanja pemerintah daerah ini menjadi penting khususnya dalam hal mendorong pemulihan ekonomi di daerah.  

“Pemerintah pusat tentu akan selektif dalam menyalurkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) jika Pemda-nya juga masih menahan belanja-nya. Ini yang kemudian bisa mendorong SILPA di akhir tahun nanti,” kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (25/5).

Selanjutnya: Jadi Andalan Penggerak Ekonomi Kala Pandemi, Rasio Utang Pemerintah Terus Membengkak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News