KONTAN.CO.ID - Dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, penerimaan pajak hingga Agustus tahun ini mencapai Rp 685,6 triliun dengan angka pertumbuhan 10,23% dibandingkan tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, untuk mengamankan penerimaan 2017 ini pihaknya akan melakukan upaya extra effort melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum (law enforcement).

Dalam hal penegakan hukum, saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak tengah disiapkan oleh pemerintah, “Kalau PP bukan hanya butuh dari Kemenkeu saja, harus ada koordinasi antarlembaga,” kata dia di Gedung DPR RI, Selasa (5/9).

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa Ditjen Pajak sudah siap untuk melaksanakan PP itu nantinya.

"Kalau PP sudah selesai dari Kemenkeu, kami Ditjen Pajak siap laksanakan PP itu nantinya. Kalau (PP) tidak keluar, kami mitigasi dengan upaya yang lain yaitu pemeriksaan, banyak bertemu dengan wajib pajak, sosialisasi dan komunikasi lebih baik. Intinya kami ingin mereka lebih patuh," kata dia.

Sekadar informasi, nantinya PP ini mengatur bahwa wajib pajak telah mengikuti amnesti pajak namun kemudian otoritas pajak menemukan adanya data atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak.

Tambahan harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto