KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis kabar adanya belasan ribu karyawan yang dirumahkan akibat pemangkasan anggaran di tahun 2025.

Dody menjelaskan, adanya rumor pemberhentian tenaga kerja di Kementerian PU kemungkinan disebabkan habisnya kontrak kerja. Sementara itu, kata dia, pihaknya belum membuat kontrak selanjutnya.

“Itu habis kontrak, next kontraknya belum,” ujarnya saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

Baca Juga: 18.000 Karyawan PU Dikabarkan Dirumahkan, Begini Tanggapan Menteri PU

Dody mengungkapkan, alasan pemerintah belum membuat kontrak selanjutnya dikarenakan, anggaran Kementerian PU masih dilakukan peninjauan ulang.

“Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses. Setelah ini selesai kan kita masih menghadap lagi. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya segera dibuka,” ungkapnya.

Sebelumnya, beredar di sosial media adanya kabari 18.000 karyawan PU dirumahkan akibat adanya efisiensi anggaran di tubuh Kementerian PU. Hal tersebut berdasarkan unggahan akun X @raffimulyaa, pada Selasa (11/2).

“Kemenhan ga ada efisiensi anggaran, bisa jadiin Deddy stafsus (staf khusus). PU kena efisiensi Rp 81 triliun, bisa bikin 18.000 orang dirumahkan.

Baca Juga: TVRI dan RRI Dikabarkan Lakukan PHK Karyawan, Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian

Untuk diketahui, Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu total sebesar Rp 110,95 triliun.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, total anggaran Kementerian PU yang bakal dikantongi hanya tersisa Rp 29,57 triliun.

“Pagu dipa Kementerian PU tahun 2025 per hari ini sebesar Rp 29,57 triliun,” kata Menteri Dody dalam raker bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (12/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News