JAKARTA. Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan pandangan fraksi mengenai pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pada sidang Paripurna DPRD, Senin (6/10). Partai Nasdem berpandangan bahwa pada prinsipnya partai dapat menerima permohonan pengunduran diri dan berhenti Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Anggota dewan Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar menuturkan, Gubernur Jokowi telah memberikan perubahan yang cukup berarti bagi perkembangan Jakarta. "Dalam mengendalikan banjir di DKI Jakarta dengan memaksimalkan dan merevitalisasi waduk Pluit dan waduk Ria Rio, dibidang kesehatan dan pendidikan dengan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan normalisasi jalan-jalan protokol dari pedagang kaki lima," ujarnya. Meskipun kinerja bagus Jokowi tersebut, Hasan juga menekankan perbaikan yang perlu dilakukan. "Memaksimalkan pendataan siswa yang mendapatkan Kartu Jakata Pintar agar tidak ada yang ganda dalam penerimaannya dan mengembalikan laporan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," ungkapnya.
Kata Nasdem tentang pengunduran diri Jokowi
JAKARTA. Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan pandangan fraksi mengenai pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pada sidang Paripurna DPRD, Senin (6/10). Partai Nasdem berpandangan bahwa pada prinsipnya partai dapat menerima permohonan pengunduran diri dan berhenti Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Anggota dewan Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar menuturkan, Gubernur Jokowi telah memberikan perubahan yang cukup berarti bagi perkembangan Jakarta. "Dalam mengendalikan banjir di DKI Jakarta dengan memaksimalkan dan merevitalisasi waduk Pluit dan waduk Ria Rio, dibidang kesehatan dan pendidikan dengan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan normalisasi jalan-jalan protokol dari pedagang kaki lima," ujarnya. Meskipun kinerja bagus Jokowi tersebut, Hasan juga menekankan perbaikan yang perlu dilakukan. "Memaksimalkan pendataan siswa yang mendapatkan Kartu Jakata Pintar agar tidak ada yang ganda dalam penerimaannya dan mengembalikan laporan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," ungkapnya.
