Perekonomian di Luar Jawa masih bergantung pada sumber daya alam. Proporsi sektor pertanian dan pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi di Luar Jawa mencapai 32,2% pada 2018. Tak mengherankan, pertumbuhan ekonomi provinsi itu berfluktuasi mengikuti gerak harga komoditas. Namun, ketergantungan tinggi terhadap komoditas menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah tadi mudah terguncang mengikuti pergerakan harga komoditas yang memang fluktuatif. Perlu disadari era kejayaan komoditas (commodity boom) sudah berakhir. Sejak 2015, harga minyak mentah, minyak sawit, batubara, nikel dan karet menurun. Kondisi itu berefek pada provinsi berbasis komoditas terutama migas, CPO, karet dan batubara seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua yang sejak tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomi rendah bahkan negatif.
Kebijakan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas perlu untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi di Luar Jawa yang tentu berefek terhadap ekonomi nasional. Salah satu upayanya mendorong perkembangan industri manufaktur di Luar Jawa. Selain mengurangi ketergantungan komoditas, upaya itu bisa mengurangi biaya angkut barang dari Jawa ke Luar Jawa yang mahal akibat muatan kosong dari Luar Jawa. Jangka panjang, ekonomi Luar Jawa harus mampu bertransformasi dengan menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian agar tumbuh lebih tinggi dan sustainable. Namun, perkembangan industri di Luar Jawa saat ini cenderung terbatas. Pertumbuhan sektor industri manufaktur di Luar Jawa pada 2018 hanya 3,82% YoY, lebih rendah dari tahun sebelumnya 4,36% YoY. Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDRB provinsi di Luar Jawa juga menurun dari 15% pada 2016 menjadi 14,6% pada 2017. Pemerintah telah memiliki beberapa program untuk mendorong industri pengolahan di Luar Jawa, antara lain menciptakan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Fokusnya adalah membangun industri berbasis sumber daya alam. Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah berencana membangun 17 kawasan industri dan 11 kawasan ekonomi khusus dengan total investasi Rp 418,4 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kawasan industri dan 10 kawasan ekonomi khusus berada di Luar Jawa dengan total investasi Rp 365,7 triliun. Kebutuhan investasi terbesar adalah proyek KEK Tanjung Api-Api di Sumatra Selatan senilai Rp 12,3 triliun. KEK dengan luas wilayah 2.030 ha ini fokus pada industri pengolahan kelapa sawit, karet, petrokimia dan logistik. Hingga Desember 2018, pembangunan KEK Tanjung Api-Api masih tahap konstruksi dan ditargetkan beroperasi tahun 2019. Investor yang sudah masuk baru enam perusahaan. KEK lain di Luar Jawa yang ditargetkan beroperasi tahun ini yakni KEK Belitung, KEK Bitung, KEK Lhokseumawe, KEK Morotai dan KEK Sorong. Kebutuhan investasi terbanyak dalam pembangunan kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah dan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara. Kedua kawasan industri tersebut membutuhkan investasi masing-masing sekitar Rp 80 triliun dan senilai Rp 67,5 triliun. Kawasan industri Morowali masih tahap konstruksi dan sebagian mulai beroperasi serta fokus pada pembangunan industri hilirisasi nikel. Pembangunan kawasan industri Morowali berdampak positif pada ekonomi Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pasca-beroperasinya kawasan industri Morowali menyentuh level 15,5% pada tahun 2015. Lebih jauh, kawasan industri lainnya yang ditargetkan beroperasi tahun 2019 adalah kawasan industri Buli-Halmahera Timur, kawasan industri Jorong-Kalimantan Selatan, dan kawasan industri Tanjung Buton-Riau.
Pembangunan kawasan industri menghadapi empat kendala, antara lain pembebasan lahan, infrastruktur, birokrasi atau perizinan, dan sumber daya manusia terutama terjadi di Luar Jawa. Kendala utama adalah pembebasan lahan mengingat pembangunan kawasan industri membutuhkan lahan yang luas termasuk pembangunan infrastruktur penunjangnya. Lahan dan infrastruktur yang minim, SDM relatif rendah dan birokrasi berbelit menyebabkan minat investor minim terutama kawasan industri di Luar Jawa. Peran dan dukungan pemerintah dalam pembangunan kawasan industri sangat penting. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor yang ingin membangun kawasan industri di Luar Jawa.♦
Mamay Sukaesih Senior Regional Analyst Bank Mandiri Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Adi