KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Vice President Corporate Secretary KCI Karina Amanda menegaskan, hingga saat ini masih belum ada pembahasan terkait dengan usulan kenaikan tarif Commuter Line.

"Belum ada ya kalau untuk tarif," ujar Karina Amanda dalam acara Halal Bihalal & Silaturahmi KAI Commuter di Commuter Hall, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Karina menambahkan bahwa usulan kenaikan tarif, sumber yang memutuskannya adalah Pemerintah RI. KCI dalam hal ini hanya memiliki wewenang sebagai Public Service Obligation (PSO).

"Kita belum-belum, karena nanti kalau memang ada pun nanti dari pemerintah ya, karena kita kan tarifnya tarif pemerintah yang ditetapkan pemerintah," ucapnya.

Baca Juga: KCI Tambah 10 Rangkaian KRL Lewat INKA, Dikirim Bertahap Tahun Ini

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyatakan bahwa usulan tarif KRL sudah sering diusulkan sejak tahun 2018 silam.

"Sudah ada kajian, usulan kenaikan tarif itu sudah dilakukan sejak 2018. Sudah lama, tapi nggak pernah naik-naik," ujarnya kepada Kontan.

Menurutnya, tarif KRL di Jabodetabek per kilometernya saat ini justru rendah dibanding wilayah Yogyakarta-Solo.

Sehingga, dia menilai bahwa tarif KRL di Jabodetabek saat ini berlaku tidak adil. 

"Terus, tiap tahun-tiap tahun diusulkan, tapi sekarang gitu juga lagi. Oh mau naik lagi. Padahal itu beban buat negara dan itu sangat apa saya bilang, sangat tidak adil," ucapnya.

Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Naik, YLKI Ingatkan Potensi Migrasi Konsumen ke Produk Subsidi

Djoko menilai bahwa para pengguna Commuter Line juga tidak masalah ketika tarif per kilometernya dinaikkan menjadi Rp 5.000, dari yang sebelumnya hanya Rp 3.000.

"Dan itu bisa kalau seandainya dinaikkan dengan format tahun 2018 itu bisa menghemat sepertiga. Artinya sepertiga itu bisa untuk subsidi angkutan darat yang itu sangat dibutuhkan saat ini gitu," beber Djoko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News