JAKARTA. Kedatangan 60 unit kereta rel listrik (KRL) anyar tidak langsung bisa dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Pasalnya, pasokan listrik dari PT PLN (Persero) yang ada saat ini belum cukup untuk bisa mengoperasikan semuanya."Saat ini pasokan listrik aliran atas (LAA) dari PLN sebesar 100.000 kVa. Untuk bisa mengoperasikan semuanya kami butuh tambahan 25.000 kVa sampai 2011. Karena itu kami menggunakan kereta yang baru untuk menggantikan kereta yang kurang handal sehingga diharapkan tidak lagi terjadi keterlambatan," kata Direktur Utama KCJ Bambang Wibiyanto. Belum juga mendapat kepastian tambahan pasokan listrik dari PLN, KCJ kembali dihadapkan potensi kenaikan biaya operasional tahun depan. Karena dalam pidato kenegaraannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% tahun depan."Kenaikan TDL pasti memberatkan. Karena itu kami akan menghitung komponen apa saja yang bisa berkontribusi menaikkan biaya operasional. Untuk kemudian disesuaikan dengan tarif KRL," imbuhnya.Mendengar keluhan tersebut, Menteri Perhubungan Freddy Numberi buru-buru memastikan tidak akan ada lagi kenaikan tarif KRL tahun depan. Pasalnya mulai 1 Oktober 2010 ini, Pemerintah sudah menyetujui kenaikan tarif KA dan KRL kelas ekonomi dengan kenaikan tarif yang bervariasi."Saya minta mereka untuk mengevaluasi secara menyeluruh seberapa besar dampaknya. Tapi diutamakan supaya dampak kebijakan TDL itu tidak membebani penumpang. Saya minta tarif KRL dan KA tetap terjangkau," kata Freddy.

Subsidi PSO 2011Mendapat instruksi seperti itu dari menterinya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengaku akan mengupayakan kompensasi kenaikan TDL itu dari subsidi PSO tahun depan."Harus dihitung subsidi PSO KA ekonomi tahun depan itu berapa. Kemudian kenaikan TDL berapa besar dampaknya untuk KRL, sehingga PSO yang diberikan pemerintah sebisa mungkin bisa menutupi kenaikan biaya operasi dan tidak membebani rakyat," ujarnya.Sekedar catatan tahun ini dana PSO yang diperlukan PTKA untuk mengoperasikan seluruh KA ekonomi sebesar Rp 571 miliar. Namun Kementerian Keuangan hanya mampu memberikan PSO yang besarannya sama dengan dua tahun terakhir yaitu Rp 535 miliar. Nah, selisih Rp 36 miliar ini yang terpaksa ditutupi dari kenaikan tarif mulai 1 Oktober.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: