JAKARTA. Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan tambahan modal kepada delapan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) dengan nilai yang mencapai Rp 11,32 triliun pada tahun 2015 mendatang. Tambahan modal bagi BUMD ini akan diberikan Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menuturkan dana tambahan modal tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. "Dana tambahan modal akan diambil dari APBD DKI Jakarta pada tahun 2014 dan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah," ujarnya Senin (15/12).

Heru menjelaskan tujuan diberikan penambahan modal kepada 8 BUMD tersebut adalah untuk memberikan penambahan modal saham Pemprov DKI Jakarta di BUMD. Selain itu juga untuk meningkatkan dividen secara siginifikan serta agar kedelapan BUMD tersebut dapat memiliki kinerja yang lebih profesional.

"Tujuannya ada tiga yaitu penambahan modal saham pemerintah, lalu untuk meningkatkan deviden perusahaan secara siginifikan, dan terakhir kita ingin mendorong BUMD-BUMD go-publik tersebut bisa bekerja lebih profesional," jelasnya.

Adapun penambahan modal tahun depan tersebut meningkat cukup dibandingkan tahun ini. PMP tahun depan sebesar Rp 11,32 triliun meningkat sebanyak 59,28% dibandingkan PMP yang dialokasikan pada tahun ini, yaitu hanya Rp 7,11 triliun.

Ke delapan BUMD yang mendapatkan suntikan modal tersebut adalah PT Jakarta Propertindo Rp 550 miliar, PD PAL Jaya sebesar Rp 570 miliar, PT Bank DKI sebesar Rp 1,5 triliun, PT Transportasi Jakarta Rp 2 triliun, PD Pasar Jaya Rp 1,08 triliun, PT Jakarta Tourisindo Rp 500 miliar, dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Rp 500 miliiar. PT MRT akan mendapatkan suntikan modal pemerintah terbesar dengan nilai Rp 4,62 Triliun.

Direktur Utama PT MRT, Dono Boestami menyambut baik penambahan modal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ia melihatnya sebagai langkah yang sangat bagus karena dapat mempercepat program-program Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan kota dan Program-program lainnya. "Termasuk salah satunya penyerapan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pemerintah," tuturnya.

Dono menjelaskan dana PMP sebesar Rp 4,62 Triliun yang diberikan kepada PT. MRT tersebut akan digunakan untuk menambah alokasi anggaran pembangunan infrastruktur MRT. "PMP itu akan kami gunakan untuk melanjutkan program pembangunan MRT. Program pembangunannya kan sudah terencana oleh kami dan Pemprov DKI, jadi tinggal dilanjutkan saja. Nanti juga akan kami koordinasikan dengan BPKD tentunya," Jelas Dono.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua telah meminta kejelasan kepada delapan BUMD tersebut terkait rencana bisnis perusahaan pada tahun 2015. Menurutnya, DPRD tidak akan menyetuji BUMD untuk mendapatkan PMP jika rencana bisnisnya tidak benar. Ia mengakui ketika BUMD-BUMD tersebut mempresentasikan rencana bisnisnya di hadapan anggota para dewan, belum ada yang bisa memberikan gambaran rencana bisnis yang jelas.

"Kita meminta kejelasan dari perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov DKI Jakarta. Jika bisnis plan-nya benar pasti kita setujui.

Tapi hasil presentasi tadi, mereka belum bisa memberikan gambaran bisnis plan yang jelas. Padahal ini yang menentukan apakah akan kami setujui atau tidak. Untuk saat ini belum kami setujui," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto