Jakarta. Pemerintah tengah mengebut finalisasi prinsip dasar (scooping) perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa atawa Indonesia-Uni Eropa Comprehensif Economic Agreement (IU-CEPA). Nantinya, ketentuan dasar ini akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Uni Eropa pada 18-22 April 2016.

Thomas Lembong, Menteri Perdagangan mengatakan, akan ada sekitar sembilan hingga 12 hal dalam scooping paper UI-CEPA yang disampaikan Presiden Jokowi di Brussel, Belgia. "Ketika scoping-nya sudah selesai lewat prosedur parlemen Uni Eropa dan sah demi hukum, negosiasi akan dimulai," kata Thomas usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (12/4).

Beberapa hal yang masuk dalam ketentuan dasar antara lain, terkait ketentuan untuk tarif bea masuk. Thomas bilang, pemerintah bersedia membuka sebanyak 95% pos tarif dalam perjanjian dagang tersebut.

Thomas mengakui, pembukaan pos tarif ini memang masih jauh di bawah negara Asean lain seperti Vietnam, Filipina yang telah mencapai 99%. "Nanti apa-apa saja yang masuk 5% dan mana saja yang masuk 95% itu akan ditetapkan bersama dalam negosiasi," jelas Thomas .

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, hal lain yang akan menjadi ketentuan dasar dalam IU-CEPA yakni terkait dengan pelayanan atawa servicing. Dari sektor telekomunikasi, sejatinya Indonesia sudah membuka diri dengan memperkenankan penanaman modal asing (PMA) hingga 67%.

Menurut Rudiantara, pemerintah juga berupayan mengantisipasi ketentuan kerjasama perdagangan dalam era digital ini. "Kalau misalnya orang di Spanyol misalnya mengajarkan bahasa tapi orangnya tidak di sini melalui media internet, nanti pembayaran seperti apa itu yang harus diantisiapsi secara detail nanti," kata Rudiantara.

Thomas menambahkan, rencananya setelah ketentuan dasar tersebut disepakati, negosiasi atawa perundingan perjanjian dagang bisa berlangsung cepat dan diharapakan bisa selesai pada akhir 2017 depan. "Uni Eropa menganggap perundingan sudah jauh lebih kondusif dan bersahabat dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya," ujar Thomas.

Diutamakan ketimbang TPP

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan, pihaknya bersama Kemdag akan berupaya mempercepat proses perundingan perjanjian dagang ini. "Perjanjian dagang dengan eropa harus dipercepat prosesnya, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai," kata Thomas.

Sasaran utama dalam implementasi perjanjian dagang ini, pihaknya berharap industri di dalam negeri bisa lebih bergairah karena pasar Eropa akan lebih terbuka. Misalnya saja industri makanan dan minuman, pengusaha Filipina telah memperoleh fasilitas bea masuk 0%, sedangkan Indonesia masih dikenakan tarif 20% karena belum rampungnya perjanjian dagang.

Perjanjian dagang dengan Uni Eropa akan lebih diprioritaskan ketimbang perjanjian dagang lain semisal Trans Pasific Partnership (TPP). Pasalnya, Rizal bilang, pasar Eropa lebih menjanjikan ketimbang Amerika Serikat, sekaligus situasi politik di negara Paman Sam masih belum ada kepastian.

Menurutnya, sejumlah negara Eropa juga sangat antusias untuk segera merampungkan kesepakatan dagang. Dengan begitu, pemerintah akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mempercepat penyelesaian IU-CEPA.

"Kaitannya dengan TPP, pemerintah harus pelajari dulu apa-apa yang lemah dan harus diperbaiki, selain itu di AS sedang musim pemilu presiden (pilpres) sehingga kemungkinan tidak akan selesai dalam pemerintahan Presiden Barrack Obama. Bahkan kalau Donald Trump terpilih menjadi presiden, bisa jadi TPP akan dicoret," jelas Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto