KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak Covid-19 diprediksi bisa terus bertambah bila kegiatan ekonomi  saat new normal tak berjalan beriringan disiplin kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sampai akhir Mei 2020,  total 1,75 juta pekerja yang terkena dampak krisis Covid-19. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri  (Kadin)  menerima laporan jauh lebih besar dari anggotanya yakni  mencapai 6,4 juta pekerja.

Wakil Ketua Kadin bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menjelaskan, berkaca dari krisis korona di China, aktivitas perekonomiannya turun sekitar 35% saat pandemi. Berdasarkan pengalaman itu,  bila ekonomi Indonesia turun 30% saja, tenaga kerja terdampak jauh lebih besar daripada yang dirilis Kemnaker. "Tidak mungkin angkanya hanya 1,7 juta. Kadin memperoleh data dari laporan seluruh asosiasi," ujar dia kepada KONTAN, Rabu (10/6).

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Anton menyatakan, jumlah pekerja yang terdampak bisa lebih besar lagi jika kita gagal menjalankan skenario kenormalan baru (new normal) di bidang ekonomi. Di sini, kata Anton, kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan demi mencegah Covid-19.

"Ini akan menjadi fase krusial dan pembuktian bahwa ekonomi dan kesehatan bisa berjalan bersama," tutur Anton.

Anton menjelaskan, banyak karyawan yang kena PHK di sejumlah perusahaan dengan cara menerima paket kompensasi dari perusahaan. Misalnya pengunduran diri sukarela atau pensiun dini.

Angka inilah yang tak tercatat oleh pemerintah sebagai pekerja yang terdampak Covid-19. "Sektor pariwisata dan perhotelan paling banyak melakukan PHK dan merumahkan karyawan," paparnya.

Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno meminta serikat pekerja tidak khawatir akan terjadinya PHK dan merumahkan karyawan gelombang kedua.  Dia mengatakan, kecil kemungkinan terjadinya PHK saat ini. Sebab, dunia usaha sedang bersiap memulai aktivitas perekonomiannya.

"Kemungkinan PHK itu kecil karena saat ini waktu untuk bergerak lagi. Kalau dirumahkan mungkin karena menunggu perkembangan permintaan pasar," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan dampak dari Covid-19 telah melemahkan sejumlah sektor usaha. Angka pengangguran secara nasional pun melejit 71,8% dari 7,1 juta menjadi 12,2 juta orang.

Perlu perlindungan

Serikat Pekerja memang sudah mewaspadai gagalnya new normal dan berdampak pada pekerja di bulan-bulan mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, angka PHK dan merumahkan karyawan bakal meningkat mulai bulan Juli dan Agustus 2020. Pasalnya,  bahan baku produksi industri mulai menipis.

Ketua Departemen Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono meminta pemerintah untuk melindungi pekerja dari ancaman PHK.

"Hal ini karena pengusaha telah diberikan berbagai insentif oleh pemerintah di program pemulihan ekonomi," ucap dia.

Selain itu, KSPI mengusulkan agar anggaran program Kartu Prakerja dialihkan untuk bantuan sosial atau bantuan langsung tunai kepada pekerja terdampak Covid-19. Hal ini untuk menjaga ekosistem perekonomian berjalan, yakni daya beli masyarakat untuk membeli barang/jasa yang dihasilkan industri.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat berharap penerapan new normal dapat kembali meningkatkan penyerapan tenga kerja. Dia meminta pengusaha untuk tidak melakukan PHK maupun merumahkan pekerja lagi. Bahkan, para pekerja yang telah dirumahkan bisa mulai dipanggil untuk bekerja lag

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News