KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina ternyata sampai detik ini belum juga mendapatkan pasokan minyak mentah produksi dalam negeri dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Padahal kebijakan tersebut sudah dirilis Menteri ESDM Ignasius Jonan awal September 2018 lalu untuk menekan gejolak nilai tukar rupiah. Adapun aturan itu adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018, tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Menurut Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Parulian Sihotang, saat ini Pertamina masih melakukan pembahasan terkait pembelian minyak mentah dari KKKS yang salah satunya dengan Chevron Indonesia.

Parulian menyebut Pertamina sudah selesai melakukan negosiasi untuk membeli minyak mentah hasil produksi Chevron di Indonesia. "Dengan Chevron sudah, sudah negosiasi. cuma kan butuh waktulah,"kata Parulian pada Kamis (1/11).

Apalagi selama ini Chevron masih mempertanyakan kebijakan perpajakan terkait penjualan minyak mentah ke Pertamina. Soal masalah pajak ini, Parulian sendiri menyebut masih dibahas secara Business to Business (BtoB) dengan Chevron dan Direktorat Pajak (Ditjen Pajak). "Masih diskusi B to B lah. Tapi saya kira Dirjen Pajak pasti mendukung,"ujarnya.

Dengan begitu hingga saat ini Pertamina masih belum juga berhasil membeli minyak mentah dari KKKS. Parulian pun berharap secepatnya sudah ada kesepakatan antara Pertamina dan KKKS. "On going, progressnya ada. Masih on going diskusi terus. Kami harapkan secepatnya deh kalau yang deal,"ungkap Parulian.

Wajar saja jika SKK Migas berharap Pertamina bisa segera melakukan kesepakatan dengan KKKS dalam pembelian minyak mentah. Pasalnya minyak mentah yang bisa didapat Pertamina dari KKKS cukup banyak.

Dari total produksi minyak mentah Indonesia sekitar 775.000 barel per hari (bph), Pertamina bisa mendapatkan minyak mentah dari KKKS sekitar 275.000 bph. Dari Chevron saja, Pertamina bisa mendapatkan 100.000 bph.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini