KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bergegas memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia yang membunyikan alarm di akhir tahun lalu dengan nilai defisitnya yang membengkak. Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan jangka pendek untuk mendorong kinerja dan daya saing ekspor nasional dalam waktu singkat.

Kebijakan yang tengah diracik tersebut terkait dengan upaya pemerintah memperbaiki sisi prosedural ekspor. Dua langkah akan diambil yakni, mengurangi komoditi yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan mengurangi komoditi yang masuk dalam larangan terbatas (Lartas) ekspor.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada Kontan.co.id menjelaskan, simplifikasi prosedur ekspor berfokus pada satu tujuan, "Kita ingin menurunkan cost (biaya) dan waktu dalam ekspor sehingga kita bisa jadi jauh lebih kompetitif dengan negara lain. Dengan ini, kita mau benahi dari sisi suplai," ujar dia, Selasa (22/1) lalu saat ditemui di kantornya.

Terkait kebijakan pemerintah mengurangi komoditi wajib LS dan komoditi yang masuk dalam daftar Lartas, Susiwijono menilai dampaknya akan cukup efektif untuk mendorong ekspor. Pasalnya, ia menyebut, dari 10.826 kode barang (HS) yang ada menurut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017, sebanyak 800 HS di antaranya masih masuk dalam Lartas.

"Sekitar 800-an HS itu memang cuma sekitar 7%-7,5% dari keseluruhan HS tapi kalau dihitung barang-barang tersebut menyumbang 42% dari total nilai ekspor kita," ungkap Susi.

Oleh karena itu, Susiwijono mengatakan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian merasa perlu menggarap kebijakan tersebut untuk perbaikan jangka pendek. Sebab, selama ini banyak komoditas yang terhambat proses ekspornya akibat prosedur-prosedur yang berbelit dan tidak efisien.

Di sisi lain, kebijakan simplifikasi LS dan Lartas ini pada akhirnya masih hanya berkutat pada komoditas sumber daya alam. Padahal, pemerintah juga berniat untuk menggeser tumpuan ekspor Indonesia dari basis komoditas mentah menjadi basis produk olahan alias manufaktur.

Namun, Susiwijono menjelaskan, kebijakan simplifikasi prosedur ini memang bersifat jangka pendek untuk dampak yang jangka pendek pula. Sehingga fokus yang disasar pun masih pada komoditas mentah yang memang selama ini mengambil porsi paling besar dalam ekspor nasional.

Ia meminta agar tetap bersabar, lantaran di saat yang sama pemerintah juga menggodok berbagai strategi dan kebijakan mendorong ekspor dan daya saing untuk jangka menengah hingga panjang secara bertahap.

"Yang sekarang ini kan fokusnya jangka pendek dulu, tapi kita juga sambil tetap mengkaji yang diperlukan untuk jangka panjangnya," imbuhnya, Kamis (24/1).

Adapun, Industri Berorientasi Ekspor merupakan satu di antar 25 Program Prioritas Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dirumuskan untuk tahun 2019 ini. Dalam rencana kegiatannya, pemerintah telah menetapkan sejumlah rencana instrumen kebijakan untuk mendorong ekspor.

Kebijakan dalam jangka pendek, di antaranya pemberian insentif perpajakan dan penyederhanaan prosedur ekspor untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Sementara kebijakan jangka menengah panjang yang dibidik pemerintah, meliputi penguatan struktur industri berorientasi ekspor; pengembangan SDM di bidang ekspor; pengembangan produk-produk unggulan ekspor; diversifikasi pasar non-tradisional; dan pemberian fasilitas pembiayaan ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi