Kebijakan Iklim AS Berbalik Arah, Trump Cabut Regulasi Emisi Era Obama



KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Kamis mengumumkan pencabutan penetapan ilmiah yang menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca membahayakan kesehatan manusia, sekaligus menghapus standar emisi kendaraan bermotor untuk mobil dan truk.

Langkah ini menjadi pembatalan kebijakan perubahan iklim terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan Trump sejauh ini, setelah serangkaian pengurangan regulasi dan kebijakan lain yang bertujuan membuka lebih lebar pengembangan bahan bakar fosil dan memperlambat adopsi energi bersih.

“Melalui proses yang baru saja diselesaikan oleh EPA, kami secara resmi mengakhiri apa yang disebut endangerment finding, sebuah kebijakan era Obama yang merugikan industri otomotif Amerika dan meningkatkan harga bagi konsumen Amerika,” kata Trump, menambahkan bahwa ini adalah aksi deregulasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.


Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (Environmental Protection Agency/EPA) dalam siaran pers menyatakan bahwa endangerment finding sebelumnya didasarkan pada interpretasi yang keliru terhadap undang-undang udara bersih federal, yang seharusnya melindungi masyarakat dari polutan melalui paparan lokal atau regional, bukan melalui pemanasan iklim global.

Baca Juga: Mengejutkan! Trump Tunda Larangan Teknologi China Jelang Bertemu Xi

“Teori hukum yang salah ini membawa badan tersebut keluar dari lingkup kewenangannya secara hukum dalam berbagai hal,” tulis EPA.

Trump mengumumkan pencabutan ini bersama Administrator EPA Lee Zeldin dan Direktur Anggaran Gedung Putih Russ Vought, yang sejak lama mendorong pencabutan tersebut dan merupakan arsitek kunci dari cetak biru kebijakan konservatif Project 2025.

Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa perubahan iklim adalah sebuah “penipuan” dan telah menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, meninggalkan negara dengan kontribusi historis terbesar terhadap pemanasan global ini di luar upaya internasional untuk mengatasinya.

Ia juga menandatangani legislasi yang menghapus insentif pajak era Biden untuk percepatan mobil listrik dan energi terbarukan.

Mantan Presiden Barack Obama mengecam langkah ini melalui akun X, mengatakan bahwa tanpa endangerment finding, “kita akan menjadi kurang aman, kurang sehat, dan kurang mampu memerangi perubahan iklim — semua demi industri bahan bakar fosil agar menghasilkan lebih banyak uang.”

“Holy Grail” Regulasi

Lee Zeldin menyebut pencabutan ini sebagai langkah paling penting dalam kebijakan iklim 15 tahun terakhir, sesuatu yang dihindari EPA selama masa pemerintahan sebelumnya karena kekhawatiran industri terhadap ketidakpastian hukum dan regulasi.

“Dikenal oleh beberapa pihak sebagai holy grail dari kelebihan regulasi federal, endangerment finding EPA era Obama 2009 kini dihapuskan,” ujar Zeldin.

Penetapan endangerment finding pertama kali diterapkan AS pada 2009 dan mendorong EPA mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act) 1963 untuk menekan emisi karbon dioksida, metana, dan empat polutan panas lainnya dari kendaraan, pembangkit listrik, dan industri lain.

Hal ini muncul setelah Mahkamah Agung memutuskan pada 2007 dalam kasus Massachusetts vs. EPA bahwa EPA memiliki kewenangan untuk mengatur emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain di bawah Undang-Undang Udara Bersih.

Pencabutan ini menghilangkan kewajiban regulasi untuk mengukur, melaporkan, dan mematuhi standar emisi gas rumah kaca kendaraan bermotor, meski mungkin tidak langsung berlaku pada sumber tetap seperti pembangkit listrik.

Baca Juga: Trump Setujui Pengurangan Agen ICE di Minnesota, Operasi Imigrasi ‘Surge’ Berakhir

Menurut data EPA, sektor transportasi dan pembangkit listrik masing-masing bertanggung jawab atas sekitar seperempat emisi gas rumah kaca AS.

EPA menyatakan bahwa pencabutan ini akan menghemat $1,3 triliun bagi pembayar pajak AS, sementara pemerintahan sebelumnya mengatakan aturan tersebut akan memberi manfaat bersih bagi konsumen melalui pengurangan biaya bahan bakar dan penghematan lain.

Respons Industri dan Lingkungan

Aliansi Inovasi Otomotif (Alliance for Automotive Innovation), yang mewakili produsen mobil besar, tidak mendukung secara langsung pencabutan ini, namun menilai regulasi emisi sebelumnya sangat menantang bagi produsen mengingat permintaan pasar terhadap kendaraan listrik saat ini.

Sementara itu, Environmental Defense Fund (EDF) memperingatkan bahwa pencabutan ini justru akan merugikan rakyat Amerika, meski EPA menyatakan regulasi iklim meningkatkan biaya konsumen.

“Administrator Lee Zeldin memerintahkan EPA untuk berhenti melindungi rakyat Amerika dari polusi yang menyebabkan badai, banjir, dan biaya asuransi meningkat,” kata Presiden EDF Fred Krupp.

Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, EPA menargetkan pengurangan emisi kendaraan penumpang hampir 50% pada 2032 dibandingkan proyeksi 2027, dengan 35%-56% kendaraan baru antara 2030-2032 harus listrik.

Aturan ini diperkirakan menghasilkan manfaat bersih $99 miliar per tahun hingga 2055, termasuk $46 miliar penghematan bahan bakar dan $16 miliar pengurangan biaya perawatan. Konsumen diperkirakan akan menghemat rata-rata $6.000 selama umur kendaraan baru.

Industri batu bara menyambut baik pengumuman ini karena dianggap dapat menunda penutupan pembangkit listrik batu bara tua. “Membalik keputusan pensiun pembangkit ini dapat mengurangi kebutuhan membangun sumber listrik baru yang lebih mahal dan menjaga keandalan pasokan bahan bakar,” kata Presiden & CEO America’s Power Michelle Bloodworth.

Ketidakpastian Hukum

Meskipun banyak kelompok industri mendukung pencabutan standar emisi kendaraan yang ketat, beberapa pihak ragu menunjukkan dukungan publik terhadap penghapusan endangerment finding karena ketidakpastian hukum yang bisa muncul.

Baca Juga: Perdana Menteri Pakistan Akan Hadiri Pertemuan Pertama Dewan Perdamaian Trump

Para ahli hukum memperingatkan, pencabutan kebijakan ini dapat memicu lonjakan tuntutan hukum melalui tindakan “public nuisance”, jalur hukum yang sebelumnya diblokir setelah putusan Mahkamah Agung 2011 yang menetapkan pengaturan gas rumah kaca sebaiknya berada di tangan EPA, bukan pengadilan.

“Ini bisa menjadi contoh klasik di mana deregulasi Trump justru menjadi bumerang,” kata Robert Percival, profesor hukum lingkungan di University of Maryland.

Kelompok lingkungan menilai pencabutan ini berbahaya bagi iklim. Pemerintahan AS berikutnya yang ingin mengatur emisi gas rumah kaca kemungkinan perlu mengembalikan endangerment finding, yang bisa menjadi proses politik dan hukum yang kompleks.

Beberapa organisasi, termasuk Natural Resources Defense Council dan Earthjustice, telah menyatakan akan menempuh jalur hukum, yang bisa berlangsung bertahun-tahun hingga Mahkamah Agung.

“Kasus hukum kemungkinan akan diajukan segera, dan kita akan melihatnya di pengadilan. Dan kita akan menang,” kata David Doniger, pengacara senior NRDC.

Selanjutnya: Bursa Asia Terkoreksi dari Rekor Jumat (13/20) Pagi, Saham Teknologi Terpukul

Menarik Dibaca: IHSG Koreksi Lagi (13/2), Ini Saham LQ45 yang Menguat dan Turun