JAKARTA. Pemerintah akan segera menetapkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi untuk tahun 2013 dalam waktu dekat. Pemerintah berharap, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi bisa rampung pada April 2013. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah masih memfinalisasi opsi-opsi pembatasan BBM. Menurutnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengkaji semua opsi yang ada. Ia berharap, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa rampung pada bulan ini. Jero mengakui, pemerintah harus menjalankan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini. Pasalnya, "Selama Januari - Maret 2013 konsumsi BBM bersubsidi sudah sedikit melewati kuota, sekitar 6% dari kuota per bulannya," jelasnya Kamis (4/4). Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir seperti dikutip dari keterangan persnya Kamis (4/4) mengatakan total realisasi penyaluran premium dan solar oleh Pertamina hingga kuartal I 2013 mencapai 10,74 juta kiloliter atau 100,6% terhadap kuota penyaluran BBM bersubsidi pada periode tersebut. Menurut Ali, pemicu utama terlampauinya kuota BBM bersubsidi ini disebabkan oleh realisasi penyaluran solar bersubsidi yang mencapai 3,70 juta kiloliter atau 105,2% dari kuotanya. Sedangkan realisasi penyaluran Premium masih sesuai dengan kuota, yaitu sekitar 7,04 juta kilo liter atau 98,3% dari kuotanya. Seperti diketahui, pada tahun ini Pertamina mendapatkan penugasan distribusi BBM bersubsidi dari BPH Migas tahun ini sebesar 45,01 juta Kiloliter. Rinciannya, premium sebesar 29,03 juta kiloliter, solar 14,28 juta kiloliter, dan Kerosene (minyak tanah) 1,70 juta kiloliter. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan pihaknya akan melaporkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dalam rapat kabinet terlebih dahulu sebelum nantinya diumumkan ke masyarakat. Hanya saja, ia masih enggan membeberkan secara rinci opsi pembatasan apa saja yang akan diambil pemerintah. Yang jelas, pemerintah tetap akan menggunakan teknologi informasi yang akan dipasanng di SPBU untuk memonitor konsumsi BBM bersubsidi. "Opsi apapun yang akan kita ambil, monitoring wajib dilakukan. Itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan," kata Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kebijakan pembatasan BBM subsidi rampung April
JAKARTA. Pemerintah akan segera menetapkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi untuk tahun 2013 dalam waktu dekat. Pemerintah berharap, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi bisa rampung pada April 2013. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah masih memfinalisasi opsi-opsi pembatasan BBM. Menurutnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengkaji semua opsi yang ada. Ia berharap, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa rampung pada bulan ini. Jero mengakui, pemerintah harus menjalankan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini. Pasalnya, "Selama Januari - Maret 2013 konsumsi BBM bersubsidi sudah sedikit melewati kuota, sekitar 6% dari kuota per bulannya," jelasnya Kamis (4/4). Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir seperti dikutip dari keterangan persnya Kamis (4/4) mengatakan total realisasi penyaluran premium dan solar oleh Pertamina hingga kuartal I 2013 mencapai 10,74 juta kiloliter atau 100,6% terhadap kuota penyaluran BBM bersubsidi pada periode tersebut. Menurut Ali, pemicu utama terlampauinya kuota BBM bersubsidi ini disebabkan oleh realisasi penyaluran solar bersubsidi yang mencapai 3,70 juta kiloliter atau 105,2% dari kuotanya. Sedangkan realisasi penyaluran Premium masih sesuai dengan kuota, yaitu sekitar 7,04 juta kilo liter atau 98,3% dari kuotanya. Seperti diketahui, pada tahun ini Pertamina mendapatkan penugasan distribusi BBM bersubsidi dari BPH Migas tahun ini sebesar 45,01 juta Kiloliter. Rinciannya, premium sebesar 29,03 juta kiloliter, solar 14,28 juta kiloliter, dan Kerosene (minyak tanah) 1,70 juta kiloliter. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan pihaknya akan melaporkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dalam rapat kabinet terlebih dahulu sebelum nantinya diumumkan ke masyarakat. Hanya saja, ia masih enggan membeberkan secara rinci opsi pembatasan apa saja yang akan diambil pemerintah. Yang jelas, pemerintah tetap akan menggunakan teknologi informasi yang akan dipasanng di SPBU untuk memonitor konsumsi BBM bersubsidi. "Opsi apapun yang akan kita ambil, monitoring wajib dilakukan. Itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan," kata Hatta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
