KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengungkapkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah berjalan 11 hari, aktivitas transaksi di toko bahan bangunan berhenti akibat banyak penyekatan atau penutupan akses jalan. Selain itu, juga banyak toko bahan bangunan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Padahal melansir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, semen dan bahan bangunan masuk dalam sektor kritikal yang diperbolehkan beroperasi 100% selama masa pembatasan ketat dilaksanakan. 

Ketua Umum ASAKI, Eddy Suyanto mengatakan sejatinya pelaku industri keramik mendukung penuh kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat sampai dengan 20 Juli 2021. Harapannya, upaya penanggulangan pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik. 

"Asaki juga menyadari bahwa sektor kesehatan dan pemulihannya harus menjadi prioritas pertama dan setelah itu otomatis sektor usaha baru bisa berjalan normal," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (14/7). 

Namun, saat ini berdasarkan laporan maupun informasi yang diterima dari anggota Asaki, selama 11 hari PPKM Darurat dilaksanakan terjadi gangguan perdagangan di Jawa dan Bali. 

Baca Juga: 63 Perusahaan di Jakpus diberi saksi selama PPKM Darurat, ada yang ditutup sementara

Eddy mengungkapkan kebanyakan toko-toko bahan bangunan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Eddy menyayangkan tindakan tersebut karena tidak sejalan dengan surat instruksi Mendagri Nomor 18 tahun 2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang salah satu pasalnya menyebutkan sektor kritikal seperti semen dan bahan bangunan boleh beraktivitas 100%. 

Alhasil, kegiatan toko-toko bahan bangunan sangat terbatas dan sepi transaksi. "Bahkan dalam 5 hari ini boleh dikatakan kegiatan transaksi jual beli berhenti akibat banyak dilakukan penyekatan atau penutupan akses jalan," ungkap Eddy. 

Asaki berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa dan Bali dapat mengikuti dan menjalankan dengan baik instruksi Mendagri sehingga kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan seimbang.

Belakangan santer terdengar bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan. Jika skenario tersebut dilaksanakan pemerintah, tentu dampaknya akan lebih besar daripada saat ini. Eddy mengatakan, pelaku industri keramik pasti akan berhitung kembali berkaitan kegiatan produksi di bulan Agustus mendatang. 

Menurutnya, apabila wacana PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan Agustus, maka pengurangan kapasitas produksi tidak bisa dihindari. Eddy memproyeksikan apabila pembatasan mobilitas ketat diperpanjang, tingkat rata-rata utilisasi keramik pada Agustus 2021 akan turun ke level 50% dari yang saat ini berkisar 78% di Juli 2021. 

Asal tahu saja, utilisasi pada Juli merupakan yang tertinggi sejak 2014. "Namun bisa dipastikan dari anggota Asaki belum ada pengurangan karyawan atau PHK," tegasnya. 

Selanjutnya: Perpanjangan PPKM Darurat, ini kata Satgas Penanganan Covid-19

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .