JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kegiatan survei oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) bisa berefek ganda. Selain bisa mengurangi bias informasi karena ada tumpang tindih data, juga bisa menghemat anggaran. Sebelumnya, Jokowi meminta sejumlah kementerian dan lembaga tidak lagi membuat survei untuk keperluan mereka. Jokowi berharap, semua data yng diperlukan harus bersumber atau single data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini beberapa Lembaga sementeri Kementerian Sosial, atau Kementerian Kesehatan membuat data untuk mencari jumlah data penduduk miskin. Data-fata mereka berbeda satu sama lain, termasuk dengan BPS.
Kebijakan single data bisa hemat anggaran
JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kegiatan survei oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) bisa berefek ganda. Selain bisa mengurangi bias informasi karena ada tumpang tindih data, juga bisa menghemat anggaran. Sebelumnya, Jokowi meminta sejumlah kementerian dan lembaga tidak lagi membuat survei untuk keperluan mereka. Jokowi berharap, semua data yng diperlukan harus bersumber atau single data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini beberapa Lembaga sementeri Kementerian Sosial, atau Kementerian Kesehatan membuat data untuk mencari jumlah data penduduk miskin. Data-fata mereka berbeda satu sama lain, termasuk dengan BPS.