KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengumumkan rencana penjualan 443 properti federal, termasuk markas besar sejumlah lembaga pemerintah utama seperti FBI. Kebijakan ini diambil bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai federal untuk kembali bekerja penuh waktu di kantor. Langkah ini dianggap sebagai upaya mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi federal.
Latar Belakang Penjualan Properti Federal
General Services Administration (GSA), lembaga yang mengelola portofolio real estat pemerintah federal, kontrak federal, serta teknologi pemerintahan, mengumumkan keputusan ini dalam siaran pers pada hari Selasa, hanya beberapa jam sebelum Presiden Trump menyampaikan pidato pertamanya di Kongres.Dalam pernyataannya, GSA menyebut bahwa kekurangan pendanaan selama beberapa dekade telah menyebabkan banyak bangunan federal menjadi usang dan tidak lagi layak digunakan oleh pegawai pemerintah. "Kami tidak dapat lagi berharap pendanaan akan muncul untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama ini," demikian pernyataan resmi GSA. Baca Juga: Donald Trump Tutup Keran Bantuan Militer ke Ukraina, Begini Respons Rusia
Bangunan Bersejarah dan Fasilitas Strategis yang Terpengaruh
Sejumlah bangunan yang masuk dalam daftar penjualan merupakan properti yang telah mengalami renovasi besar atau termasuk dalam National Register of Historic Places. Salah satunya adalah J. Edgar Hoover Building, markas besar FBI, yang selama bertahun-tahun menunggu persetujuan Kongres untuk mendapatkan pengganti yang lebih sesuai. Meski demikian, GSA menegaskan bahwa properti yang memiliki peran krusial dalam operasi pemerintahan, seperti gedung pengadilan, pintu masuk perbatasan, serta fasilitas penting bagi pertahanan nasional dan penegakan hukum, akan tetap dipertahankan.Properti yang Dijual dan Dampak Finansial
Daftar properti "non-inti" yang akan dijual mencakup fasilitas di hampir setiap negara bagian di AS. Beberapa di antaranya meliputi:- Kantor Administrasi Jaminan Sosial di Lewiston, Idaho
- Gudang distribusi FEMA di Thomasville, Georgia
- Gedung Dinas Kehutanan di Elkins, West Virginia
- Departemen Kehakiman
- Departemen Energi
- Departemen Ketenagakerjaan
- Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan
- Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat
- Departemen Urusan Veteran
- Departemen Luar Negeri
Dampak bagi Pegawai Pemerintah dan Relokasi Lembaga Federal
Kebijakan ini menyebabkan ratusan ribu pegawai federal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya efisiensi. Selain itu, Presiden Trump telah memberikan tenggat waktu hingga pertengahan April bagi lembaga federal untuk menyusun rekomendasi relokasi kantor-kantor mereka dari Washington, D.C., ke wilayah lain. Langkah ini terjadi bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai federal untuk kembali bekerja secara penuh waktu di kantor, setelah sebelumnya banyak yang bekerja dari rumah akibat pandemi. Baca Juga: Bitcoin Bukan Satu-satunya! Trump Tambah ETH, XRP, SOL, dan ADA ke Cadangan Kripto ASReaksi dan Implikasi Kebijakan
Gedung Putih menolak memberikan komentar resmi mengenai kebijakan ini dan mengarahkan pertanyaan kepada GSA. Dalam pernyataannya, GSA menyatakan bahwa banyak properti yang dijual sudah tidak lagi memberikan lingkungan kerja yang layak bagi pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas mereka. Daftar properti yang dijual mencakup fasilitas di berbagai kota besar maupun kecil di luar Washington, D.C., seperti:- Pusat layanan IRS
- Pusat Administrasi Veteran
- Kantor Administrasi Jaminan Sosial
- John F. Kennedy Federal Building di Boston, yang menampung beberapa lembaga seperti Drug Enforcement Administration (DEA), Internal Revenue Service (IRS), serta U.S. Department of Veterans Affairs.
- Major General Emmett J. Bean Federal Center di Indianapolis
- Rosa Parks Federal Building di Detroit
- Sam Nunn Atlanta Federal Center di Atlanta
- Neal Smith Federal Building di Des Moines
- Dennis Chavez Federal Building di Albuquerque, New Mexico