KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2025 akan dilakukan secara professional dengan menggunakan strategi micro management.

Ia memastikan para fiskus atau petugas pajak di lapangan tidak akan menggunakan gaya preman untuk menagih para wajib pajak yang menunggak, ataupun yang belum membayar kewajiban pajaknya. Namun akan melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap potensi-potensi penerimaan pajak yang belum tergarap optimal.

“Bukan berarti jadi kayak preman gedor rumah orang jam 5 pagi, enggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025) malam.

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Baca Juga: Purbaya Gelar Pertemuan dengan Dirut Pertamina, Mau Bangun Kilang Baru?

Ia menambahkan, langkah micro management akan difokuskan untuk menutup potensi kebocoran penerimaan yang masih terjadi, baik di sektor perpajakan maupun kepabeanan dan cukai. 

"Micromanagement-nya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi-potensi bocor di sana-sini, itu yang akan dikejar," ungkapnya.

Selain itu, Purbaya juga memastikan sistem administrasi perpajakan nasional, Coretax, sudah siap digunakan lebih luas setelah dilakukan berbagai pembenahan. Ia berjanji akan mengumumkan perkembangan terbaru dari sistem tersebut dalam waktu dekat.

“Besok (Jumat) saya umumkan Coretax seperti apa statusnya. Sudah bagus,” kata Bendahara Negara tersebut.

Baca Juga: Baru 2 Juta, DJP Imbau Wajib Pajak Segera Registrasi Akun Coretax

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 terkumpul Rp 1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook.

Realisasi penerimaan pajak ini turun 4,4% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,9 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperketat pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) di tengah potensi shortfall penerimaan tahun ini.

Bimo mengungkapkan, DJP kini mulai menerapkan micro-management hingga ke tingkat kantor wilayah (kanwil) untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal.

“Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse supaya bisa optimum. Itu aja sih,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025) malam.

Selanjutnya: Spesifikasi iQOO Z10R Gadget Harga 3 Jutaan yang Punya Star SGS Drop Resistance

Menarik Dibaca: Spesifikasi iQOO Z10R Gadget Harga 3 Jutaan yang Punya Star SGS Drop Resistance

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News