KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengembangkan bahan bakar campuran etanol 50% (E50) menghadapi tantangan besar dalam penyediaan bahan baku. Pasalnya, implementasi program tersebut berpotensi membutuhkan jutaan hektare lahan untuk memenuhi kebutuhan bioetanol nasional. Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan, rencana pengembangan E50 perlu disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, hingga ketahanan pangan. Menurut perhitungan Transisi Bersih, apabila seluruh kebutuhan bensin nasional sebesar 40 juta kiloliter (kl) digantikan dengan E50, Indonesia membutuhkan sekitar 24 juta kl etanol.
Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Batubara, Industri Semen Perbesar Pemakaian Biomassa Dengan mengacu pada rata-rata produktivitas nasional periode 2020–2025 dan angka konversi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 2008, kebutuhan etanol tersebut setara dengan lahan sekitar 4,4 juta hektare (ha) tebu, 5,1 juta ha singkong, atau 3,3 juta ha jagung. Ketiga skenario tersebut merupakan alternatif sumber bahan baku, bukan kebutuhan lahan yang harus dijumlahkan. Perhitungan itu juga belum memperhitungkan kebutuhan lahan untuk pembangunan pabrik, infrastruktur jalan, dan kawasan penyangga. "Jika penyediaan bahan baku dilakukan secara tergesa-gesa, risikonya dapat memperparah degradasi lingkungan, mengancam kawasan hutan tersisa, serta memicu defisit bahan pangan pokok," ujar Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026). Dia menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan sumber lahan untuk pengembangan tanaman energi. Pasalnya, data lahan sementara tidak diusahakan seluas 11,77 juta ha yang tercantum dalam Buku Statistik Pertanian 2025 masih mengacu pada data 2019. Menurut Abdurrahman, kategori lahan sementara tidak diusahakan tidak serta-merta menunjukkan lahan tersebut tersedia dan siap dimanfaatkan. Sebagian lahan masih membutuhkan irigasi, pemulihan fungsi lingkungan, atau berada di bawah hak masyarakat adat. Selain persoalan lahan, Transisi Bersih juga menyoroti pelajaran dari implementasi program biodiesel B50. Peneliti Senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat mengatakan, perhitungan manfaat program energi berbasis nabati tidak cukup hanya melihat penghematan impor bahan bakar fosil. Saat peluncuran B50 pada Juli 2026, Kementerian ESDM menyebut program tersebut berpotensi menghemat devisa hingga Rp 170 triliun dengan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai 16,3 juta ton. Namun, menurut Sisdjiatmo, penggunaan CPO untuk kebutuhan domestik juga memiliki konsekuensi berupa potensi kehilangan pendapatan ekspor. Nilai ekonomi CPO yang dialihkan ke pasar domestik perlu diperhitungkan sebagai biaya peluang (opportunity cost). Dalam perhitungan Transisi Bersih, nilai CPO yang dibutuhkan untuk program B50 lebih besar dibandingkan penghematan impor solar yang selama ini disampaikan kepada publik. Jika potensi ekspor yang hilang turut diperhitungkan, dampaknya terhadap cadangan devisa secara keseluruhan dinilai negatif. Sisdjiatmo menegaskan, hal tersebut bukan berarti program biodiesel maupun bioetanol tidak layak dijalankan. Namun, evaluasi program perlu mempertimbangkan manfaat yang lebih luas, seperti penguatan ketahanan energi, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan keberlanjutan sistem energi nasional. "Program strategis dapat tetap layak dijalankan, meskipun membutuhkan investasi besar atau bahkan mengurangi devisa dalam jangka pendek, sepanjang manfaat jangka panjangnya lebih besar dan pembagian bebannya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Untuk mengantisipasi risiko implementasi E50, Transisi Bersih mendorong pemerintah menerapkan program secara bertahap, dimulai dari campuran E10 atau E20 di wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji. Selain itu, pemerintah diminta menghindari pembukaan hutan baru untuk perkebunan tanaman energi. Penyediaan bahan baku sebaiknya mengoptimalkan lahan yang sudah tersedia, meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki irigasi, serta memanfaatkan limbah industri untuk produksi etanol generasi kedua.
Transisi Bersih juga mendorong pelibatan petani lokal dan koperasi desa dalam rantai pasok bahan baku, sementara perusahaan besar dapat berperan dalam pengolahan. Di sisi lain, pemerintah perlu membuka asumsi perhitungan kebutuhan bahan baku, metodologi penghitungan emisi, hingga kajian ekonomi program E50 agar dapat diuji secara independen.
Baca Juga: PLN Sebut Revisi RUPTL 2025–2034 Tinggal Tunggu Persetujuan ESDM Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News