KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah membuka keran investasi hijau secara luas guna mempercepat transisi energi dinilai sebagai langkah mendesak. Pasalnya, kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia diperkirakan menembus angka US$ 500 miliar.

Pengamat Energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak menilai, percepatan ini menjadi krusial di tengah progres pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masih jalan di tempat. 

"Rencana ini cukup mendesak mengingat porsi EBT terhadap bauran energi nasional masih rendah dan tumbuh lambat," ujarnya kepada Kontan, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga: Jababeka & China Silk Road Group Bentuk Innovation Center, Perkuat Investasi RI-China

Ishak mengungkapkan, pemerintah perlu meramu formula kebijakan yang lebih tegas untuk menarik minat investor. Ia menyarankan adanya skema imbalan dan sanksi yang jelas dalam industri ini.

"Perlu ada mekanisme insentif dan disinsentif yang lebih kuat. Misalnya penguatan sistem perdagangan emisi dan disinsentif produksi karbon yang mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi EBT," jelasnya.

Ishak menekankan pentingnya prioritas pada insentif fiskal agar dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tetapi juga ekonomi riil. Ia mendorong pemberian insentif fiskal diprioritaskan bagi investasi yang tidak hanya berdampak luas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga yang mengembangkan energi bersih.

Meski peluang dibuka lebar, Ishak mencatat sejumlah hambatan yang masih menghantui sektor ini, mulai dari anggaran hingga inkonsistensi regulasi. 

"Tantangan utamanya adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk EBT, regulasi yang mendukung EBT di tingkat pusat maupun daerah masih kurang solid dan konsisten," ungkapnya.

Ia mencontohkan adanya diskontinuitas insentif instalasi panel surya yang menghapus skema jual beli listrik (ekspor-impor) dari PLTS atap ke jaringan PLN. 

Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan masih menjadi kendala dalam menjembatani mismatch antara pusat produksi EBT dan pusat permintaan. 

Baca Juga: Investasi EBT Butuh US$ 500 Miliar, Ekonom Ingatkan Masalah Kelayakan Proyek

"Masih tingginya ketergantungan pemerintah pusat daerah terhadap batubara sehingga membutuhkan transisi yang lebih hati-hati," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News