KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah merencanakan kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp 1.142 triliun. Angka tersebut lebih rendah 6,4% dibandingkan dengan APBN sesuai Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.220 triliun.

Dalam keterangan yang dikutip melalui Nota Keuangan dan RAPBN 2021, kebutuhan pembiayaan utang tersebut akan digunakan untuk membayar pembiayaan RAPBN  tahun 2021 yang sebesar Rp971 triliun. 

Sehingga, pada tahun 2021, pemerintah rencanakan defisit sebesar 5,50%  dari PDB. Adapun sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 akan dipenuhi dari penerbitan SBN.

Baca Juga: Pemerintah meraup Rp 2 triliun dari penerbitan sukuk negara lewat private placement

“Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah,” dikutip dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2021, Senin (17/8).

Rencana pembiayaan utang juga sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

Sementara itu, dalam RAPBN 2021, pemerintah juga akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sekitar Rp 1.172,4 triliun. Nominal tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 1.1737 triliun.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan,” jelas Kemenkeu dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto