JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan delegasi Standard & Poor's (S&P) , Jumat (24/3) pagi. Sedianya, kunjungan lembaga pemeringkat utang internasional dalam rangka asesmen terkait peringkat utang Indonesia tersebut dilakukan kemarin.

Pertemuan ini digelar di Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan berlangsung sekitar 2,5 jam. Delegasi S&P datang sekitar pukul 9.30 WIB dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam mengamankan APBN, terutama dari sisi perpajakan. Ia juga bilang, pihaknya menjelaskan kepada S&P bahwa hasil kebijakan amnesti pajak digunakan untuk memperbaiki kepatuhan dan melihat basis data perpajakan yang baru.

Lebih lanjut menurut Suahasil, beberapa hal yang masih menjadi perhatian S&P, meliputi persoalan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan baik dari APBN maupun pembiayaan dari BUMN, hingga pembiayaan yang berasal dari kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

"Itu juga kami jelaskan kepada S&P bahwa mekanisme pembangunan infrastruktur kita bukan hanya yang dari APBN namun juga dari PPP, dan bersifat penjaminan dari pemerintah. Nah itu kami uraikan bahwa contingent liability (dari penjaminan infrastruktur oleh pemerintah) kami awasi dengan ketat," kata Suahasil saat ditemui usai hadir dalam pertemuan tersebut, Jumat siang.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengantongi peringkat utang layak investasi (investment grade) dari tiga lembaga pemeringkat, yaitu Fitch Ratings, Moody's, dan Japan Credit Rating Agency (JCR). Tinggal S&P yang hingga saat ini belum juga menaikkan peringkat utang Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan bahwa tak ada alasan lagi bagi S&P untuk tidak memperbaiki peringkat kredit Indonesia di tahun ini. Sejalan dengan Darmin, Suahasil pun menyatakan demikian.

Menurut Suahasil, selain mendapatkan peringkat investment grade dari Fitch, Moody's, dan JCR, tiga lembaga tersebut juga telah menyematkan outlook positif terhadap utang Indonesia. "Jadi ada kemungkinan mereka akan upgrade lebih lanjut. Jadi yang masih ketinggalan ya S&P," tambahnya.

Sayangnya, ia enggan berkomentar mengenai peluang S&P menaikkan peringkat utang Indonesia tahun ini. Yang jelas menurutnya, jika nantinya S&P memperbaiki peringkat utang maka Indonesia bisa menggaet investor yang lebih luas lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto