KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki periode pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan fokus memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur yang telah masif digarap, pemerintah juga akan mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk perbaikan daya saing dan produktivitas dalam negeri, serta menggenjot ekspor dan investasi.

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menilai, perubahan sasaran dan tujuan mesti didukung oleh komposisi kabinet yang tepat, terutama jajaran menteri sektor ekonomi untuk lima tahun ke depan.

Pasalnya, tantangan mendorong laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan semakin berat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% memang stabil, namun belum sesuai dengan potensi dan target Presiden Jokowi di awal pemerintahan yaitu sebesar 7%.

"Kabinet ke depan sasarannya sudah berbeda. Presiden harus memilih menteri-menteri yang bisa mencari terobosan. Sejujurnya, pemerintahan sekarang tim ekonominya masih begini-begini saja. Tidak out of the box," ujarnya dalam Media Gathering KEIN, Senin (27/5).

Di bidang industri, contohnya, Soetrisno memandang Menteri Perindustrian harus bisa mendorong produksi barang-barang dari industri dalam negeri atau made in Indonesia. Menurutnya, selama ini Indonesia masih menjadi pasar semata bagi produk-produk mancanegara, terutama produk-produk otomotif yang sejatinya bisa didorong produksinya di dalam negeri.

Di samping itu, Soetrisno juga mengkritik kinerja Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution yang selama ini dinilainya kurang memahami peta perpolitikan. "Padahal dalam mengkoordinasikan antarmenteri juga diperlukan perlu mengerti politik," pungkasnya.

Sekretaris KEIN Putri Wardani menambahkan, kurangnya pengawalan kementerian juga menjadi salah satu penyebab belum efektifnya berbagai Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah dirilis hingga 16 seri dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, ada kebijakan yang awalnya dinilai sangat bagus dan suportif terhadap industri namun ternyata tak bisa dijalankan. "Misalnya kebijakan soal diskon tarif listrik PLN di jam malam hingga pagi hari sehingga menurunkan beban biaya produksi industri, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa jalan," kata Putri.

Sebaliknya, kebijakan seperti penghapusan Daftar Investasi Negatif (DNI) yang sempat ditentukan pemerintah melalui PKE ke-16 cenderung merugikan pelaku ekonomi dalam negeri terutama UMKM. Lantas, KEIN menyampaikan saran kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut waktu itu.

"Sebaiknya DNI dibuka untuk sektor-sektor yang sifatnya complimentary (melengkapi) terhadap industri nasional, misalnya industri bahan baku dibukalah seluas-luasnnya dan beri kemudahan fasilitas untuk investor asing yang mau masuk agar industri nasional tak perlu mengimpor," kata Putri.

Oleh karena itu, KEIN berharap, Presiden Jokowi mampu menempatkan sosok-sosok yang tepat dalam kabinetnya, terutama yang mengisi kursi-kursi menteri di bidang ekonomi.

Ini agar target-target pemerintah beserta kebijakannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui SDM berkualitas, serta kinerja ekspor dan investasi yang tinggi.

"Sasaran dan tujuan sudah berbeda, maka butuh orang-orang yang berbeda juga. Saya kira harus yang bisa punya ide dan kebijakan out of the box," ujar Soetrisno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli