JAKARTA. Keinginan pemerintah Indonesia agar majikan atau pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membayarkan gaji melalui bank kandas. Penyebabnya justru pemerintah sendiri yang tak siap dalam infrastruktur perbankan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan sebenarnya negara-negara pengguna jasa tenaga kerja termasuk Malaysia sudah bersedia agar gaji TKI dibayar melalui bank alias tidak diterima secara tunai oleh TKI. Namun infrastruktur perbankan di Indonesia saat ini belum sampai ke pelosok desa. "Kami cemas kalau ini dilakukan malah menyulitkan para TKI sendiri," katanya, Kamis (5/5). Ia menjelaskan usulan gaji lewat bank adalah agar mempermudah kontrol untuk para majikan dalam membayarkan gaji TKI. Sehingga cara ini diajukan sebagai salah satu syarat pembukaan pengiriman TKI informal alias penghentian moratorium ke Malaysia. "Bila perbankan siap akan kami terapkan," katanya.
Keinginan agar gaji TKI ditransfer kandas
JAKARTA. Keinginan pemerintah Indonesia agar majikan atau pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membayarkan gaji melalui bank kandas. Penyebabnya justru pemerintah sendiri yang tak siap dalam infrastruktur perbankan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan sebenarnya negara-negara pengguna jasa tenaga kerja termasuk Malaysia sudah bersedia agar gaji TKI dibayar melalui bank alias tidak diterima secara tunai oleh TKI. Namun infrastruktur perbankan di Indonesia saat ini belum sampai ke pelosok desa. "Kami cemas kalau ini dilakukan malah menyulitkan para TKI sendiri," katanya, Kamis (5/5). Ia menjelaskan usulan gaji lewat bank adalah agar mempermudah kontrol untuk para majikan dalam membayarkan gaji TKI. Sehingga cara ini diajukan sebagai salah satu syarat pembukaan pengiriman TKI informal alias penghentian moratorium ke Malaysia. "Bila perbankan siap akan kami terapkan," katanya.