KONTAN.CO.ID - Empat tahun lalu, Andy Burnham pernah mengeluhkan dirinya berulang kali tidak diberi slot pidato utama dalam konferensi Partai Buruh di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer.

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap posisinya saat itu sebagai Wali Kota Greater Manchester.

Baca Juga: Mantan Ketua The Fed Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun

Kini, situasinya berbalik. Burnham justru berada di posisi strategis untuk menjadi kandidat kuat perdana menteri Inggris berikutnya, dalam upayanya merebut panggung utama politik nasional dan menggantikan Starmer yang telah menyatakan akan mundur.

Namun, untuk mencapai posisi itu, Burnham harus membuktikan kapasitasnya dalam menggalang dukungan pemilih yang tidak stabil, sekaligus menghadapi tekanan ekonomi yang selama ini membatasi para pendahulunya.

Ambisi politik dan tantangan elektoral

Burnham menempatkan dirinya sebagai figur yang mampu menghubungkan kembali Partai Buruh dengan pemilih, terutama untuk menghadapi Partai Reform UK yang berhaluan anti-imigrasi dan dipimpin Nigel Farage. Partai tersebut disebut unggul dalam jajak pendapat sejak awal tahun lalu.

Baca Juga: AS dan Iran Sepakati Peta Jalan Perdamaian, Targetkan Kesepakatan Final dalam 60 Hari

Kemenangan telak Burnham dalam perebutan kursi parlemen pekan lalu, di wilayah yang sebelumnya menunjukkan kekuatan Reform UK meningkatkan dukungannya di internal Partai Buruh setelah Starmer mengumumkan pengunduran diri.

Sejumlah anggota parlemen menilai Burnham telah menunjukkan kemampuan membangun visi politik yang dapat diterima publik luas.

“Burnham telah membuktikan kredensialnya dalam menghadirkan visi Buruh yang bisa disatukan oleh pemilih,” ujar Alex Sobel, anggota parlemen Partai Buruh dikutip Reuters Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Efek PM Starmer Resign: Saham Inggris Merah, Investor Waspada

Figur populer dengan catatan kontroversial

Pendukungnya melihat Burnham sebagai salah satu politisi paling populer di Partai Buruh, yang dijuluki “King of the North” berkat perannya membela wilayah utara Inggris selama pandemi COVID-19.

Namun para kritikus menilai Burnham kerap berubah posisi politik, dan mencoba membangun citra sebagai “orang biasa”, meski sebenarnya ia adalah politisi berpendidikan tinggi dan berkarier panjang.

Burnham sendiri hanya memberi sedikit gambaran tentang arah kebijakannya jika menjadi perdana menteri.

Namun rekam jejaknya sebagai Wali Kota Greater Manchester sejak 2017 menjadi acuan utama arah politik yang mungkin ia usung.

Baca Juga: Bursa Saham Inggris Anjlok Usai PM Keir Starmer Umumkan Rencana Pengunduran Diri

Rekam jejak dan gaya kepemimpinan

Burnham pernah berselisih dengan pemerintah pusat di bawah Boris Johnson terkait kebijakan ketat pandemi COVID-19 pada 2020, yang kemudian meningkatkan profil politiknya secara nasional.

Salah satu momen yang memperkuat citranya adalah ketika ia menolak tawaran kompensasi £22 juta dari pemerintah pusat, yang menurutnya jauh di bawah kebutuhan wilayahnya.

Aksi tersebut memperkuat citra Burnham sebagai pemimpin regional yang melawan dominasi London.

Ia dikenal sebagai pendukung desentralisasi kekuasaan dan peran negara yang lebih aktif dalam ekonomi, termasuk pengelolaan layanan publik seperti transportasi dan utilitas.

Baca Juga: Harga Minyak Turun Usai Kabar Kesepakatan AS–Iran Longgarkan Kekhawatiran Pasokan

Pergeseran posisi politik

Meski sebelumnya mendukung nasionalisasi industri strategis dan wacana kembali ke Uni Eropa, Burnham belakangan menggeser posisinya ke tengah.

Ia menyatakan kondisi fiskal Inggris tidak memungkinkan kebijakan nasionalisasi besar-besaran, serta menilai isu kembali ke UE tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Perubahan sikap ini memicu kritik dari sebagian pihak di internal Partai Buruh, yang menilai Burnham kurang konsisten.

Baca Juga: AS dan Iran Capai Kemajuan Awal, Namun Ketegangan Tetap Membayangi

Tantangan menuju Downing Street

Untuk memenangkan kepemimpinan Partai Buruh dan menjadi perdana menteri, Burnham harus mampu membuktikan bahwa ia tidak hanya populer di tingkat regional, tetapi juga mampu memimpin secara nasional.

Sejumlah anggota parlemen memperingatkan bahwa tanpa konsistensi dan arah kebijakan yang jelas, Burnham berisiko kehilangan momentum politiknya di tengah persaingan internal yang ketat.